JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Menohok, Pernyataan Bakal Cawabup Wiwoho Ingatkan Pola Intervensi dan Menekan PNS dan Kades Justru Akan Berdampak Sikap Apatis Dari Rakyat!

Bacawabup Wiwoho. Foto/Beni
madu borneo
madu borneo
madu borneo

 

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pasangan bakal calon bupati-wabup Sukoharjo, Joko Santoso-Wiwoho atau disingkat Joswi menyoroti upaya pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap PNS jelang Pilkada 9 Desember mendatang.

Menurut Bacawabup Wiwoho, PNS, Kades dan Perangkat Desa di era milenial ini sudah cerdas. Ia meyakini sulit ditebak antara sikap di permukaan dengan ketika saat di bilik suara.

Wiwoho menegaskan kelompok PNS dan perangkat itu adalah kalangan SDM menengah yang bisa berpikir sehingga intervensi diyakini tidak membuahkan hasil. Justru yang terjadi kontra produktif dengan yang diharapkan.

“Para PNS, Kades dan Perangkat desa itu memiliki hati nurani terdalam yang tidak senyawa jika harus ditekan-tekan atau diintervensi,” ungkapnya di sela acara Rakor Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM se Soloraya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Karanganyar Sabtu (19/09/2020).

Rakor digelar dengan Agenda membahas penundaan Muktamar Muhammadiyah ke 41 yang akan berlangsung di Solo pada akhir 2020 ini.

Baca Juga :  Istri Perangkat Desa Pendem Positif Terpapar Covid-19, Kantor Desa Langsung Dilockdown. Pelayanan Sementara Dialihkan Lewat Online

Wiwoho menjelaskan sekarang ini sudah berbeda dibanding era Sukoharjo zaman dahulu yang mana sudah menjadi rahasia umum tiap jelang acara politik PNS , Kades dan perangkat desa diintervensi untuk memilih nama atau pasangan tertentu.

Apalagi sekarang ini karena landasan hukum yang kuat PNS berani bersuara jika ada yang melakukan intervensi.

Begitu juga pola pikir Kades dan perangkat desa sudah bukan zamannya dijadikan ajang mobilitas massa. Karena itu merupakan pelanggaran dan pengkhianatan terhadap Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi oleh setiap orang.

“Kami meyakini para Kades dan perangkat desa sekarang sadar akan konstitusi seperti semboyan Sukoharjo Makmur yang mana Konstitusional itu menjadi pijakan dasar mereka bekerja,” serunya.

Baca Juga :  Tambah Lagi, Korban Tewas Kecelakaan Maut Minibus Rombongan Wisata di Jatiyoso Karanganyar Jadi 2 Orang. Korban Bernama Vera

Untuk itu, Wiwoho mengajak semua ASN, Kades dan perangkat desa menolak terhadap pihak-pihak yang lakukan intervensi dan mobilisasi massa.

Sebab hal itu merupakan kejahatan HAM dan kejahatan demokrasi serta pengkhianatan terhadap hati nurani.

“Kami ibaratkan bahwa berkhianat terhadap pengabdian bangsa itu hukumnya bukan hanya sanksi aturan tapi juga dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Itu berbahaya sekali bagi ruh kehidupan manusia itu sendiri baik saat hidup ataupun setelah mati,” lanjutnya.

Menurut Wiwoho, akan memberikan pencerahan pada rakyat Sukoharjo bahwa berkompetisi politik menggunakan cara yang elegan karena itu berimbas positif.

Namun jika menggunakan cara pendekatan sok dan sedang berkuasa maka itu akan menimbulkan sikap apatis dari rakyat.

“Ingat rakyat itu kan menghendaki bebas merdeka maka hormatilah kemerdekaan rakyat dan jangan diberangus dengan kekuasaan,” tukasnya. Beni Indra