JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

2 Jenderal di Kasus Joko Tjandra Disidang, Kapolri: Siapa Terlibat Kami Sikat

Tersangka hilangnya Red Notice Joko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte memakai baju dinas Polri saat tiba usai menjalani perlimpahan berkas di Kejari Jakarta Selatan dan langsung menuju tahanan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Brigjen Prasetijo Utomo bersama Irjen Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi menjalani pelimpahan berkas di Kejari Jakarta Selatan terkait kasus hilangnya Red Notice Joko Tjandra / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis dalam penegakan hukum ditunjukkan dengan tuntasnya penyidikan kasus Joko Tjandra yang melibatkan anak buahnya di korps kepolisian.

“Sekaligus upaya bersih-bersih di tubuh Polri. Transparan, tidak pantau bulu, semua yang terlibat kami sikat,” ujar Idham Azis dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (16/10/2020).

Joko Tjandra menggandeng sejumlah pihak guna memuluskan pelariannya. Tak tanggung-tanggung, pejabat di Kejaksaan Agung dan Polri diduga ikut punya andil membantu Joko Tjandra.

Baca Juga :  Bantah Dianggap Tak Mau, KPK Mengaku Masih Optimis Bisa Tangkap Harun Masiku

Di kepolisian, Joko Tjandra diduga menyuap Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo untuk mengurus segala dokumen yang dibutuhkan selama di Indonesia.

Selain itu, ia juga diduga memberikan sejumlah uang kepada Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte untuk menghapus namanya dari daftar red notice. Kini kedua perkara yang melibatkan dua jenderal itu telah masuk ke ranah pengadilan.

Baca Juga :  Viral Dua Pendaki Bugil di Gunung Gede Pangrango, Berfoto Asusila di Lokasi Sakral. Ini Klarifikasi Pengelola TNGGP

Menimpali Idham, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengusut kembali jika nantinya ada oknum lain yang terlibat.

“Kami sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih, dan dipercaya masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti komitmen tersebut, silakan untuk mundur dari Bareskrim,” kata Listyo.

www.tempo.co