JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Eks Dirut BTN Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Gratifikasi

Direktur Utama BTN Maryono, saat melakukan kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Bengkulu, Sabtu (17/8/2019) ./ tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mantan Direktur Utama PT BTN, Maryono dan Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri, Yunan Anwar ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa sejak Selasa (6/10/2020) pagi.

“Jadi pada 2014, PT Pelangi Putera Mandiri mengajukan kredit ke BTN senilai Rp 117 miliar, dan ternyata kredit ini bermasalah, mengalami kolektibilitas prima,” ujar Hari di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2020).

Kemudian, kata Hari, diduga dalam pemberian kredit tersebut, ada gratifikasi kepada Maryono oleh Yunan Anwar senilai lebih dari Rp 2 miliar. Uang tersebut ditransfer melalui menantu Maryono.

Baca Juga :  Polisi Akhirnya Ungkap Isi Percakapan Grup WhatsApp KAMI Medan yang Disebut Ngeri dan Picu Kerusuhan dalam Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Selain itu, pada 2013, Maryono yang masih menjabat sebagai Dirut BTN, menyetujui pemberian kredit kepada PT Titanium Property senilai Rp 160 juta.

Hari mengatakan bahwa terhadap fasilitas kredit, pihak PT Titanium Property memberikan uang sebesar Rp 870 juta kepada Maryono dengan cara yang sama.

Hari menyebut, pemberian uang itu dilakukan agar kredit yang diajukan berjalan mulus.

“Alhasil, berdasarkan gelar perkara yang sudah dilakukan penyidik, keduanya kami tetapkan sebagai tersangka,” ucap Hari.

Baca Juga :  Pangandaran Diguncang Gempa M 4,6 Selasa Dini Hari

Atas perbuatannya, Maryono disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat (2) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Yunan Anwar, dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

www.tempo.co