JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

FAO Sebut Covid-19 Bisa Picu Krisis Pangan, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato untuk forum Sidang Umum ke-75 PBB, Rabu (23/9/2020). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO) memberikan peringatan bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan.
Terkait dengan hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur, bupati dan walikota agar benar-benar memperhatikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing.

“Dalam hal ketersediaan pangan, saya minta gubernur, bupati, dan walikota agar hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Ketersediaan data yang valid sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Segera perkuat data informasi pangan,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis (22/10/2020).

Menurut dia, pemerintah pusat sudah membuat pusat informasi harga pangan strategis. Ia berharap pemerintah daerah mengembangkan jenis data dan informasi penting lainnya.

Jokowi mengatakan, data produksi dan konsumsi yang akurat sangat penting. Sebab, berdasarkan data tersebut, pemerintah bisa mengetahui lebih cepat provinsi mana saja yang kekurangan dan mana provinsi uang kelebihan.

Baca Juga :  Jelang Pilkada, Kapolri Beri 16 Instruksi Khusus Jaga Netralitas. Larang Polisi Berfoto Jempol atau Dua Jari

Berdasarkan data tersebut pun perdagangan antar daerah bisa didorong dan kerja sama antar daerah bisa diperkuat.

“Sinergikan dengan data-data yang ada di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa kita cepat dapat atasi,” tutur Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, dia mengatakan kondisi perekonomian pada 2020 sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah,” ujar dia.

Jokowi berujar inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Ia berujar, keseimbangan pasokan dan permintaan menjadi sangat penting.

“Agar saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan pada harga-harga,” tutur dia.

Baca Juga :  Gelar Munas X, MUI Tetapkan Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum Periode 2020-2025. KH Ma'ruf Amin Jadi Ketua Dewan Pertimbangan

Karena itu, kata dia, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus kepada tindakan pengendalian harga, namun juga menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu juga memastikan para produsen, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah pangan juga bisa bergerak.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Jokowi berujar pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat transfer tunai seperti Program Keluarga Harapan, BLT Tunai, BLT dana desa, kartu prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.

Presiden berharap berbagai skema bansos tersebut bisa meningkatkan produksi rumah tangga, menaikkan kembali permintaan dan akhirnya mendorong tumbuhnya pasokan.

Ia berharap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD.

www.tempo.co