JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tekanan terhadap rupiah belum juga mereda. Di tengah penguatan dolar Amerika Serikat dan bayang-bayang konflik geopolitik global, mata uang Garuda diperkirakan masih akan bergerak di zona merah pada perdagangan pekan depan.
Pada penutupan perdagangan Jumat (8/5/2026), rupiah kembali terpukul dan ditutup melemah 49 poin di level Rp 17.382 per dolar AS. Sepanjang pekan ini, kurs dolar terus menunjukkan dominasinya terhadap rupiah.
Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah pada awal pekan, Senin (4/5/2026), berada di angka Rp 17.368 per dolar AS. Bahkan, dalam dua hari berikutnya, rupiah sempat bergerak di atas level Rp 17.400 per dolar AS.
Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuabi, memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berlanjut pada perdagangan Senin (11/5/2026).
“Namun ditutup melemah di rentang 17.380- 17.430 per US$,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (9/5/2026).
Menurut Ibrahim, penguatan dolar saat ini dipicu ketidakpastian global, terutama memanasnya kembali konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, sempat muncul harapan kedua negara akan mencapai kesepakatan yang dapat membuka kembali Selat Hormuz secara penuh, jalur penting perdagangan minyak dan gas dunia.
Namun situasi berubah setelah konflik kembali memanas dan mengguncang optimisme pasar.
“Namun, pertempuran kembali pecah antara AS dan Iran, mengancam gencatan senjata yang rapuh dan menghancurkan harapan untuk kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur transit minyak dan gas utama,” kata Ibrahim.
Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga datang dari kondisi fiskal pemerintah. Hingga 31 Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp 9.920,42 triliun atau naik hampir 3 persen dibanding posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp 9.637,9 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit APBN kuartal pertama 2026 telah menyentuh Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap PDB.
Pada periode yang sama, realisasi pembiayaan utang pemerintah tercatat mencapai Rp 258,7 triliun.
Ibrahim menilai kondisi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, kini menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal nasional.
“Penerimaan negara, khususnya perpajakan, dinilai sebagai kunci usai lembaga pemeringkat memberi peringatan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ihwal rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB,” ucapnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
