JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kepala DPUPR Sragen Tegaskan Surat Panggilan KPK Yang Beredar Hanya Abal-Abal dan Tidak Benar!

Kepala DPUPR Sragen, Marija. Foto/Wardoyo
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen, Marija menegaskan surat dengan judul KPK dan panggilan penyidikan terhadap dirinya adalah tidak benar.

Ia juga menegaskan surat yang beredar luas via pesan whatsapp (WA) itu adalah abal-abal alias tidak ada.

“Iya itu (hanya abal-abal). Nggak benar dan nggak ada (surat KPK),” paparnya dicegat saat keluar dari kantor DPRD Sragen, Jumat (23/10/2020).

Pernyataan itu sekaligus menepis beredaranya surat kopian bertuliskan KPK beberapa hari lalu.

Dalam surat itu intinya berisi panggilan penyidikan untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen.

Namun surat bertuliskan KPK di pojok kiri atas itu ditengarai hanya surat abal-abal. Sebab surat tersebut tidak ada kop KPK seperti pada lazimnya surat dari institusi resmi.

Kemudian stempel pada surat itu juga bukan stempel basah meski di bagian bawah surat tertera a.n pimpinan Deputi Bidang Penindakan u.b Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto.

Baca Juga :  Tragis, Anggota Kodim Sragen Mendadak Ambruk dan Meninggal Saat Ujian Kenaikan Pangkat. Hasil Swab Ternyata Positif Terpapar Covid-19

Surat KPK mencurigakan itu beredar dari pesan whatsapp (WA) ke WA sejak sepekan terakhir. Surat itu kini menjadi bahan perbincangan banyak elemen masyarakat, terutama terkait soal kebenarannya.

Berdasarkan data yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM , surat itu tertanggal 5 Oktober 2020. Di bagian atas tidak ada kop maupun alamat KPK. Kemudian di bagian atas berjudul surat panggilan ke-1 dengan nomor SPGL/529/Dik.010023207/2020.

Kemudian di bawahnya tertera beberapa uraian dan kemudian di tengah surat menegaskan memanggil Marija ST MM MT dari DPUPR Sragen untuk menghadap kepada penyidik KPK Mu’adz D Tahmi dan tim KPK di Jl Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan pada 12 Oktober 2020.

Kemudian ada kalimat untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama “dugaan persengkokolan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara DPU Kab Sragen anggaran penetapan Th 2017”.

Baca Juga :  Ditanya Gunung Kemukus Untuk Lokasi Manasik Haji, Cabup Yuni Sebut Ulama dan FKUB Sempat Keberatan Karena Pangeran Samudera Bukan Termasuk Wali!

Dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UURI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI 31/1999 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam surat itu juga tertera ada lima proyek pembangunan jalan tahun 2017 berikut rincian anggarannya dan estimasi kerugian negara total ditulis Rp 1.136.734.000.

“Iya kemarin dapat kiriman WA isinya surat yang katanya dari KPK. Tapi banyak yang curiga itu bukan dari KPK resmi. Karena nggak ada kop dan alamatnya. Lalu selama ini KPK kan nggak pernah main surat, kalau ngungkap kasus kan biasanya diam-diam lalu OTT,” papar Widodo, salah satu warga Sragen kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (22/10/2020). Wardoyo