JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Komnas HAM Beda Sikap dengan Pemerintah, Mahfud MD: Tidak Masalah

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin ( 2/12/ 2019 / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Satu persoalan hak azasi manusia (HAM) yang sama, bisa dipandang berbeda oleh dua pihak. Begitu pula antara pemerintah dengan Komnas HAM, yang memiliki sudut pandang dan sikap berbeda terkait persoalan HAM.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkumham),  Mahfud MD mengatakan, sikap Komnas HAM boleh saja berbeda dengan pemerintah.

Baca Juga :  Libur Panjang, Satgas Minta Pemangku Kepentingan Antisipasi Terjadinya Klaster Baru Covid-19

Sebab, kata dia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 menjadikan posisi Komnas HAM pro yustisia.

“Secara teknis Komnas HAM dapat berbeda dengan pemerintah dalam menangani masalah HAM, tapi itu tidak masalah,” kata Mahfud Md saat peluncuran Laporan Kinerja Komnas HAM, Senin (5/10/2020).

Mahfud menyinggung bahwa penegakan konstitusi diarahkan pada 2 hal. Pertama perlindungan juga penegasan hak asasi manusia dan yang kedua adalah perubahan struktur ketatanegaraan yang bisa melindungi HAM.

Baca Juga :  Ditangkap, Penghina Moeldoko dan Pelaku Ujaran Kebencian Dijadikan Tersangka

Mahfud mengatakan terbentuknya Komnas HAM adalah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pelanggaran HAM di masa orde baru.

“Atas desakan internasional akan banyaknya kasus pelanggaran HAM, pemerintah membentuk Komnas HAM dengan sebuah keputusan Presiden,” kata dia.

www.tempo.co