JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Polri dan Kejagung Gelar Perkara Berkas Kasus Red Notice Joko Tjandra

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2020) / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelar perkara kasus penghapusan red notice Joko S Tjandra dilakukan bersama antara jaksa peneliti Kejaksaan Agung dengan Penyidik Polri, Kamis(1/10/2020).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menuturkan, gelar perkara itu menentukan apakah berkas tersebut akan dinyatakan lengkap atau P-21 atau justru kembali dipulangkan alias P-19.

“Sampai saat ini, masih gelar perkara. Tunggu saja,” kata Hari saat dihubungi pada Kamis (1/10/2020).

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan bahwa ekspose ini untuk menyinkronisasi pemenuhan petunjuk jaksa.

Baca Juga :  Penggugat Minta MK Tak Hanya Jadi Tameng Pemerintah dan DPR

“Sama itu sinkronisasi saja. Kalau ada kekurangan itu segera diperbaiki,” ucap Awi di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2020).

Penyidik melimpahkan berkas perkara red notice ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada 2 September 2020.

Namun, selang sepekan lebih kemudian, pada 11 September 2020, JPU memulangkan berkas tersebut lantaran dinilai belum lengkap.

Kemudian, pada 21 September, penyidik kembali menyerahkan perbaikan berkas ke JPU.

Dalam perkara red notice itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo sebagai penerima suap. Sedangkan pengusaha Tommy Sumardi dan Joko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap.

Baca Juga :  Meski Demo Tolak UU Cipta Kerja Sempat Ricuh, Namun Tak Sampai Ada Gas Air Mata

Kasus terhapusnya red notice Joko Tjandra mulanya diketahui setelah buronan 11 tahun itu masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Belakangan diketahui, nama Joko sudah terhapus dari red notice Interpol dan daftar cekal Direktorat Jenderal Imigrasi.

www.tempo.co