JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Polri: Ketua KAMI Medan Suplai Logistik Demonstran yang Menolak UU Cipta Kerja

Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020) / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menyusul penangkapan terhadap empat orang anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait demo menolak Omnibus Law yang berujung ricuh, Polri mengklaim telah menemukan bukti adanya 4 orang anggota KAMI Medan mengumpulkan dana sebagai logistik untuk para demontran.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat membeberkan barang bukti dalam kasus tersebut. Ia mengatakan, uang yang terkumpul sudah mencapai Rp 500.000.

“Jadi tadi dari WAG grup tadi, tadi dia mengumpulkan uang untuk menyuplai logistik. Itu sudah, baru terkumpul Rp 500.000,” kata Argo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga :  Pollycarpus Meninggal, Kasum: Pengungkapan Misteri Kematian Munir Tak Boleh Berhenti

Selain itu, kata Argo, polisi juga mempunyai bukti bahwa Ketua KAMI Medan, Khairi Amri, memberikan nasi bungkus kepada pendemo di Sumatera Utara.

“Fotonya tidak saya bawa ini. Jadi ada tersangka KA tadi, itu sedang mengumpulkan massa sambil bagi nasi bungkus, kemudian menyampaikan itu, arahan di sana,” ucap Argo.

Kepolisian telah menetapkan dan menahan sembilan orang dalam kasus ujaran kebencian dan penghasutan terkait UU Cipta Kerja yang berujung tindakan anarkistis di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga :  Pemerintah Anggarkan Rp 2,6 T untuk Program Pemulihan Pesantren

Dari sembilan orang tersebut, empat di antaranya ditangkap di Jakarta. Mereka adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Kingkin Anida, Khairi Amri, Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, dan DW.

Mereka dipersangkakan dengan Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar.

www.tempo.co