JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Tak Akan Terbitkan Perpu Soal UU Cipta Kerja, Jokowi Siap Lakukan Koreksi

Tangkapan layar pidato penjelasan dan bantahan Presiden Joko Widodo terkait UU Cipta Kerja dan isu yang berkembang di masyarakat. Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menerbitkan Perpu. Namun, dirinya siap membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat menerima Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2020) siang. Pertemuan itu, antara lain memang membahas UU Cipta Kerja.

Saat itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara hadir dari pihak PP Muhammadiyah adalah Sekretaris Umum, Abdul Mu’ti. Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

Baca Juga :  Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.442 Orang dalam 24 Jam Terakhir, Total Kasus Positif Corona di Indonesia Sudah Tembus 500.000. Pasien Sembuh Capai 422.386

“Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat. Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perpu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah,” ujar Mu’ti lewat keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

Ia mengatakan, Jokowi juga mengakui bahwa komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki.

Baca Juga :  Positif Covid-19, Video Cawalikota Depok M Idris Berpelukan dengan Rizieq Shihab Tanpa Masker Mendadak Heboh

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan organisasinya.

“Terkait dengan UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden,” ujar Mu’ti.

Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, lanjut dia, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, ujar dia, terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya.

“Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama,” ujar Mu’ti.

www.tempo.co