JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

UU Omnibus Law Berlaku, Masyarakat Tak Bisa Lagi Protes Dokumen Amdal

Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020) / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Bersamaan dengan berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja, tertutup sudah ruang bagi masyarakat untuk mengajukan protes atau keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dalam suatu proyek.

Sebab, hak mereka sudah dihapus dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020.

Hak tersebut hilang karena Omnibus Law telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Salah satunya yaitu Pasal 26 ayat 4 UU PPLH.

“Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal,” demikian bunyi pasal tersebut. Di UU Omnibus Law, pasal ini dicoret.

Selain dihapusnya hak mengajukan keberatan, Tempo juga merangkum sejumlah perubahan yang terjadi pada ketentuan amdal di UU Cipta Kerja itu, berikut di antaranya:

1. Tim Uji Kelayakan

Dalam Pasal 24 UU PPLH, dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam Omnibus Law, amdal tetap menjadi dasar uji kelayakan lingkungan.

Tapi sejumlah ketentuan baru ditambahkan. Pertama, uji kelayakan dilakukan tim bentukan Lembaga Uji Kelayanan Pemerintah Pusat.

Tim ini terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat. Pusat dan daerah kemudian menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasi pengujian. Keputusan bersama ini yang jadi syarat suatu bisnis dapat izin.

Baca Juga :  Terbongkar Gay LGBT, Brigjen EP, Polisi Dijatuhi Hukuman Demosi Mutasi. Diminta Minta Maaf di Depan Sidang dan Pimpinan Polri!

2. Masyarakat Terdampak

Pemerintah membuat ketentuan dalam dokumen amdal lebih ketat. Dalam Pasal 25 huruf c UU PPLH, dokumen amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana bisnis.

Dalam UU PPLH, ada tiga kriteria masyarakat. Dua di antaranya yaitu yang terkena dampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Tapi dalam UU Omnibus Law, kriterianya semakin diperjelas menjadi “masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan”

3. Peran Pemerhati Lingkungan Dicoret

Dalam Pasal 26 ayat 3 UU PPLH, pemerhati lingkungan termasuk dalam satu dari tiga kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal. Tapi dalam Omnibus Law, tidak ada lagi tempat untuk pemerhati lingkungan dalam penyusunan amdal

Hanya saja, pemerintah menambahkan satu ayat baru dalam Pasal 26 ini. Bunyinya yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).”

4. Informasi yang Transparan

Dalam Pasal 26 ayat 2 UU PPLH, pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi
yang transparan dan lengkap, serta
diberitahukan sebelum kegiatan
dilaksanakan. Dalam Omnibus Law, ketentuan ini dicoret.

Baca Juga :  Kembali Gelar Unjuk Rasa, Buruh Tolak Ditawari Ketemu Staf Kepresidenan

5. Kriteria Penyusun Amdal

Dalam Pasal 28 UU PPLH, dokumen amdal wajib disusun oleh orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal. Kriteria dan sertifikat kompetensinya pun sudah diatur dalam UU PPLH.

Contohnya, penyusun Amdal wajib memiliki kemampuan menyusun rencana
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Tapi, aturan ini dihapus dan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP).

6. Komisi Penilai Amdal Dihapus

Salah satu perubahan drastis yaitu dihapuskannya komisi penilai amdal dalam Omnibus Law. Pasal 29, 30, dan 31 dalam UU PPLH yang mengatur komisi ini dicoret.

Selama ini, komisi inilah yang berisi gabungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam Pasal 30 UU PPLH, ada enam unsur yang menjadi anggota komisi.

Dari sisi pemerintah, diwakili oleh instansi lingkungan hidup dan teknsi terkait. Dari akademisi, diwakili pakar di bidang jenis usaha yang dilakukan dan pakar di bidang dampak yang ditimbulkan dari bisnis tersebut.

Dari masyarakat yaitu mereka yang berpotensi terdampak, serta organisasi lingkungan hidup.

www.tempo.co