JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Habiskan Rp 170 Juta Lebih, Debat Publik Pilkada Sragen Panen Kritikan. Siaran TV Sempat Trouble, Live Streaming Hanya Ditonton 160an Orang, Parpol Pengusung Sebut Hanya Hambur-hamburkan Anggaran!

Penampakan tayangan di televisi yang sempat trouble gambar terputus saat siaran langsung debat publik Pilkada Sragen (kiri) dan siaran live streaming yang hanya ditonton 160an orang saat debat berlangsung. Foto kolase/Wardoyo
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Agenda debat publik Pilkada Sragen yang digelar KPU, Kamis (19/11/2020) menuai kritikan pedas. Kualitas tayangan TV lokal dari Jogja dan minimnya penonton di tayangan live streaming dinilai tak sebanding dengan besarnya anggaran yang disebut menghabiskan Rp 100 juta lebih.

Kritikan itu dilontarkan salah satunya oleh Ketua DPD Nasdem Sragen, Heri Sanyoto. Kepada wartawan, ketua salah satu parpol pengusung paslon Yuni-Suroto itu mengkritisi agenda debat publik yang digelar KPU tersebut.

Pertama, ia menyesalkan pemilihan channel TV yang bukan memilih channel TV lokal yang familiar di Soloraya. Akan tetapi justru memilih channel TV lokal di Jogja yang notabene siarannya juga kurang bagus tertangkap di Sragen.

“Orentasi kita kan mem-publish Visi dan Misi dari bakal calon bupati dan wakil bupati. Dengan ditayangkan televisi harapannya bisa dilihat masyarakat luas. Kalau channel yang dipilih bukan yang familiar di masyarakat, lha siapa yang mau nonton,” paparnya, Kamis (19/11/2020).

Heri menguraikan mestinya untuk memaksimalkan agar siaran bisa terlihat luas, KPU lebih cermat mempertimbangkan animo dan kebiasaan channel apa yang sering diputar oleh masyarakat serta keterjangkauan siarannya.

Yang kedua, lebih dari itu ia memandang mestinya orentasinya adalah orentasi efektivitas ditonton masyarakat.

“Kalau sama-sama siaran TV lokal, kenapa harus pakai yang di Jogja kalau di Soloraya saja ada dan lebih familiar di masyarakat. Bukan apa-apa atau anti ini itu, tapi harusnya dipertimbangkan efektivitas dan tujuannya. Dengan disiarkan TV lokal Jogja akhirnya banyak warga yang nggak nonton. Di live streaming youtube pun hanya 160an sekian yang nonton. Sehingga tujuan untuk mempublish dan mengenalkan visi misi paslon ke masyarakat, jadi nggak nyasar sama sekali,” terangnya.

Baca Juga :  Berawal dari Senggolan Akhirnya Tewas Mengenaskan. Begini Kronologi Kecelakaan Maut Pemotor Asal Pasar Kliwon Solo Hantam Pohon di Karangmalang Sragen

Heri menambahkan mestinya KPU jangan hanya mengejar kewajiban untuk melaksanakan sebuah tahapan saja. Namun mengabaikan efektivitas dan tujuan dari tahapan itu sendiri.

Terlebih jika tahapan itu menyangkut sosialisasi dan publikasi ke masyarakat yang menelan anggaran tidak sedikit. Pasalnya ia juga melihat hingga mendekati Pilkada, sosialisasi ke masyarakat masih sangat minim.

“Makanya ke depan harus di pertimbangkan, orentasinya jangkauannya untuk sosialisasi. Ini lebih penting, kalau perlu disurvei dulu nggak apa-apa agar agenda itu bisa benar-benar ditonton atau dilihat masyarakat. Kami terus terang prihatin kalau anggaran Rp 100 juta lebih, siarannya nggak tertonton, live streamingnya hanya ditonton segelintir masyarakat saja. Ini anggaran dari uang rakyat, nggak seenaknya digunakan. Kalau anggaran sebesar itu faktanya tidak efektif ya sama aja hanya menghambur hamburkan uang rakyat saja,” tandasnya.

Senada, salah satu warga Gondang Sragen, Suratno mengatakan ia menonton debat dari live streaming youtube. Menurutnya, kualitas gambar juga beberapa kali tidak jelas dan bahkan sempat nge-blank alias tak ada gambarnya.

“Ya kemarin sempat nggak ada gambarnya beberapa menit. Apalagi yang nonton cuma dikit. Kalau saya melihat ya nggak efektif, nggak nyasar ke tujuannya. Saya yakin tayangan TV-nya juga nggak banyak yang nonton. Selain di jam kerja, channelnya kan nggak familiar untuk warga Sragen,” tandasnya.

Baca Juga :  Fenomena Pilkada Calon Tunggal, Anggota DPR RI Ini Beber Kerugian-Kerugian Jika Masyarakat Pilih Kotak Kosong. Dari Kehilangan APBD Hingga Pembangunan Terhambat!

Terpisah, Ketua KPU Sragen, Minarso saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya terbuka menanggapi kritikan itu.

Ia menyampaikan banyak hal yang dijadikan pertimbangan mengapa memutuskan mengambil siaran di TV lokal Jogja itu.

“Ssalah satunya kenapa kita ambil TV yang jam pagi, mau tidak mau karena dana kita tidak mampu membayar TV nasional yang notabene prime time. Akhirnya kita pilih jam pagi karena anggaran kita mampunya juga di TV itu.
Ada juga TV lokal sinyalnya tapi kurang sebaik RBTV, kalau RBTV sudah merata di daerah Sragen,” paparnya.

Soal anggaran debat publik dan siarannya, Minarso menyebut total sekitar Rp 170an juta. Menurutnya anggaran itu juga untuk total semua yang terkait dengan kegiatan debat publik.

“Semua terpulang pada anggaran Mas. Pingin kita juga ke TV gitu,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan secara umum untuk normal standartnya sudah terpenuhi. Ia mengakui istilah debat yang tidak ada lawannya ternyata memang sulit.

Baik moderator maupun panelis sendiri juga mengalami tantangan tersendiri. Menurutnya itulah seninya dan tidak ada pandangan lain.

“Kemudian calon dihujani pertanyaan, secara psikologi saya juga merasa kasihan. Iya tapi itulah Mas resiko calon tunggal Mas. Debat ini juga bagian kampanye. Dan bahasanya minimal debat itu satu kali maksimalnya 3 kali,” pungkasnya. Wardoyo