JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Audiensi Pupuk di Sragen Memanas, Diungkap Ada Kios Umum Jual Pupuk Bersubsidi, Petani Sebut Distribusi Makin Ruwet dan Amburadul. Kepala Dinas Akui Kesulitan Dapat Data Riil Kartu Tani dari BRI

Legislator sekaligus anggota KTNA Sragen, Bambang Widjo Purwanto saat menyampaikan temuan dan kondisi problem distribusi pupuk di lapangan saat audiensi di DPRD Sragen, Kamis (19/11/2020). Foto/Wardoyo
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Problem kekurangan dan polemik ruwetnya penebusan pupuk bersubsidi di Sragen kembali mencuat.

Para petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen kembali mengungkap keluh kesah mereka soal sulitnya mendapat pupuk bersubsidi di penyalur.

Kondisi itu diperparah dengan prosedur penebusan dengan kartu tani yang hingga kini maaih ruwet. Belum semua petani memiliki dan ternyata tak semua mesin EDC di penyalur bisa berfungsi.

Keluhan-keluhan itu mencuat saat digelar audiensi persoalan pupuk antara KTNA dengan DPRD di ruang serbaguna DPRD Sragen, Kamis (19/11/2020).

Salah satu anggota KTNA yang juga anggota DPRD, Bambang Widjo Purwanto mengatakan sebagai petani, dirinya juga merasakan persoalan pupuk bersubsidi yang semakin sulit didapat dan rumit.

Ketika petani membutuhkan, penyalur masih banyak yang belum menyediakan pupuk. Padahal jika sampai terlambat pemupukan, bisa berdampak pada pertumbuhan tanaman.

Ia pun meminta kinerja dinas dan jajaran di tata kelola distribusi pupuk agar lebih terjun ke lapangan dan tidak hanya sekadar terima laporan agar bisa melihat realita kesulitan petani.

“Nggak usah bicara aturan Permentan, Perpres dan lain-lain. Yang jelas tata laksana distribusi pupuk di lapangan, amburadul. Saya menemukan di beberapa kios saprodi ada yang jual pupuk subsidi, itu pupuk dari mana. Ini harusnya tanggungjawab produsen gimana kok pupuk subsidi bisa sampai di situ (kios saprodi). Makanya kalau audiensi ini, produsen dan distributor tidak dihadirkan ya percuma,” paparnya kesal.

Baca Juga :  Klaster Hajatan Kalijambe Renggut 4 Nyawa, Pemkab Sragen Terbitkan SOP Baru Soal Hajatan. Mulai Hari Ini, Hajatan Harus Ijin Kepolisian, Jamuan Dibawa Pulang, Prasmanan Dilarang!

Dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Sragen, Suparno dan jajaran Komisi II itu memang hanya menghadirkan Kadistan dan jajarannya.

Padahal KTNA sangat berharap bisa dihadirkan pihak produsen, distributor hingga BRI yang bertanggungjawab terkait kartu tani dan mekanisme penebusan.

“Yang kami rasakan di kecamatan Kalijambe, pupuk memang ruwet. Padahal intinya petani itu hanya butuh pupuk ada barangnya, harga berapa pun sebenarnya nggak masalah. Itu kenapa juga kios penjual obat-obatan bisa jual pupuk subsidi juga,” ujar Ketua KTNA Kecamatan Kalijambe di hadapan audiensi.

Ketua KTNA Sragen, Suratno mengatakan audiensi sebenarnya diharapkan bisa mencari solusi atas kondisi petani Sragen yang saat ini dilanda permasalahan pupuk.

Mulai dari kuota yang berkurang jauh dari kebutuhan, petani yang lahannya belum masuk RDKK, kartu tani belum semua terdistribusi, hingga alat penebusan atau mesin EDC dari BRI di penyalur yang belum berfungsi atau rusak. Sehingga sebagian petani belum bisa menebus jatah pupuknya.

“Kalau memang pemerintah nggak siap, lebih baik kartu tani dibatalkan saja. Subsidi bisa dialihkan ke pupuk majemuk atau dicairkan dalam bentuk uang tapi pupuk dibebaskan. Itu malah membantu petani,” terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Suparno mengatakan persoalan pupuk akan terus terjadi karena itu problem klasik hampir tiap tahun. Pihaknya siap menghadirkan produsen, distributor dan BRI pada audiensi berikutnya besok pagi.

Baca Juga :  Banyak Petani Tak Masuk Data, KTNA Sragen Curiga RDKK Hanya Copy Paste dari Tahun ke Tahun. Siap-Siap, Besok Dewan Bakal Panggil BRI, Distributor dan Produsen!

Sementara, Kepala Dinas Pertanian,
Ekarini Mumpuni Titi Lestari mengatakan kuota pupuk bersubsidi di Sragen di musim tanam pertama ini masih mencukupi karena ada tambahan kuota dari provinsi.

Namun ia menegaskan pupuk subsidi itu hanya diberikan kepada petani yang mengelola sawah seluas maksimal 2 hehkare, lahannya tercatat di E-RDKK dan terdaftar sebagai anggota kelompok tani.

Ia tak menampik dari tinjuannya ke lapangan, banyak keluh kesah petani soal kartu tani dan pupuk. Namun dengan kartu tani, ia meyakini distribusi pupuk akan lebih ketat.

Dalam kesempatan itu, Ekarini juga mengatakan hingga Oktober, data yang diterima dari BRI, dari 108.000 kartu tani di Sragen yang masuk E-RDKK, yang tercetak baru sekitar 99.000 sekian.

“Apa sudah terdistribusi semua, karena yang menggunakan kartu baru sekitar 7 persen. Itu yang jadi tanda tanya kenapa. Saya minta berkali-kali tidak dapat data riil dari BRI. Kami kesulitan,” kata dia.

Ekarini menyampaikan di Sragen ada 1.350 kelompok tani dengan tenaga PPL hanya sekitar 120 orang. Hal itu membut RDKK sampai saat ini juga belum bisa sepenuhnya terakumulasi maupun diupdating.

Sementara, Ketua Komisi II, Hariyanto mengatakan komisinya akan berupaya semampunya membahas dan memperjuangkan usulan-usulan petani soal pupuk tersebut di tingkat komisi. Wardoyo