JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Dampak Pandemi Covid-19, Utang Pemerintah Indonesia Hingga Akhir Oktober 2020 Capai Rp5.877 Triliun

Ilustrasi uang

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Utang pemerintah Indonesia masih terus bertambah, terlebih selama pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada perekonomian di Tanah Air. Hingga akhir Oktober 2020, rasio utang pemerintah pusat terhadap Produk Domestik Bruto disebut telah ada pada level 37,84 persen.

Disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB mengalami kenaikan di tengah pandemi. Padahal, selama ini pemerintah telah berupaya konsisten dari 2008 sampai 2019 untuk menjaga rasio kita di bawah 30 persen.

“Tapi ini sebuah pil pahit yang harus diambil demi menjaga keselamatan rakyat akibat dampak Covid-19. Jadi tantangan kita ada di sini,” ujar Prastowo dalam sebuah webinar, pada Sabtu (28/11/2020).

Baca Juga :  Cus, Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19, Presiden Jokowi: Tidak Terasa Sama Sekali

Menurut Prastowo, meski mengalami kenaikan, rasio utang pemerintah saat ini masih di bawah batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu sebesar 60 persen.

Kendati demikian, kenaikan rasio utang tersebut tetap perlu waspadai. Dalam kondisi ini, peran pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah menjadi penting.

Total utang pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2020 tercatat sebesar Rp5.877,71 triliun. Adapun utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp848,85 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp5.028,86 triliun.

Dengan jumlah tersebut, persentase pinjaman pada total utang pemerintah pusat adalah di 14,44 persen. Sementara, surat berharga negara adalah sebesar 85,56 persen.

Lonjakan utang pemerintah adalah implikasi dari kebijakan luar biasa pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Pada masa pagebluk ini, pemerintah memperlebar ruang fiskal pada anggaran 2020 melalui peningkatan defisit anggaran menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen PDB.

Baca Juga :  Pesawat Sriwijjaya Air Rute Jakarta-Pontianak Hilang Kontak di Sekitar Kepulauan Seribu. Bawa 56 Penumpang, Termasuk 3 Bayi

Defisit ini terjadi lantaran turunnya pendapatan pemerintah akibat melemahnya kondisi ekonomi dan daya beli serta pemberian insentif fiskal. Di sisi lain, belanja pemerintah naik untuk mengatasi dampak pandemi virus corona.

Prastowo mengatakan, kebijakan fiskal yang ekspansif itu hanya akan berlangsung hingga 2022. Pada 2023, pemerintah berjanji mengembalikan kembali disiplin fiskal dengan mendesain defisit anggaran di bawah tiga persen.

“Kalau kita sekarang bertumpu pada utang, dua tahun lagi bagaimana kita bisa membangun kebijakan fiskal yang lebih berdaya tahan dan berkesinambungan. Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama,” ujar Prastowo.

www.tempo.co