JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ini Ikhwal Instruksi Mendagri yang Jadi Polemik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berdoa usai salat Jumat di Masjid An-Nuur Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 5 Juni 2020. Foto: Dokumentasi Kemendagri
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM
Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 menimbulkan polemik bagi sebagian pihak.

Pasalnya, di dalamnya terdapat klausul yang mengatur adanya pemberhentian kepala daerah.

Ini beberapa fakta dan informasi sampai dengan terjadinya polemik terswbut, sebagaimana dirangkum Tempo. Beberapa di antaranya adalah:

1. Anies Baswedan Bertemu Rizieq Shihab

Sebelum instruksi Mendagri terbit, sejumlah kejadian bergulir setelah pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pulang ke Indonesia pada 10 November 2020. Malamnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bertandang ke rumah Rizieq.

Pertemuan itu dikritik karena selama ini ada aturan karantina mandiri 14 hari untuk orang yang baru datang dari luar negeri. Tapi, Anies justru datang ke rumah Rizieq.

2. Nikahan Putri Rizieq Shihab

Setelah pertemuan dengan Anies Baswedan, Rizieq Shihab menggelar resepsi pernikahan putrinya pada Sabtu, 14 November 2020. Acara nikahan itu mengundang 10.000 tamu. Tak ayal, Anies kembali dikritik karena membiarkan acara itu berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Tak hanya sebagian masyarakat yang protes, tapi beberapa pengusaha pariwisata juga menyatakan kekecewaan. Walhasil, pengusaha meminta Anies menyetop PSBB transisi di Jakarta.

Baca Juga :  Viral Baliho Bergambar Rizieq Shihab Dicopot Paksa, Ini Kata FPI: Yang Pasang Umat

3. Enam Poin Instruksi

Barulah kemudian pada Rabu, 18 November 2020, terbit instruksi Mendagri. Ada enam poin dalam instruksi Tito Karnavian kepada kepala daerah. Pertama, konsisten menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Kedua, proaktif mencegah penularan. Ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Keempat, mengingatkan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah, sesuai UU Pemerintah Daerah. Kelima, mengingatkan adanya sanksi pemberhentian. Keenam, berlaku saat mulai dikeluarkan.

4. Sanksi Pemberhentian

Dari keenam poin tersebut, ketentuan soal pemberhentian kepala daerah paling menjadi sorotan. “Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian,” tulis Tito dalam instruksi tersebut.

5. Mengundang Kecurigaan

Instruksi Mendagri ini justru mengundang kritik. Salah satunya dari pengamat politik Usep S. Ahyar. “Pertanyaannya, kenapa baru sekarang. Ini kan situasi sejak lama sudah darurat,” ujarnya.

Menurut Usep, instruksi ini pasti akan mengundang kecurigaan publik. “Bahwa pemerintah merespons untuk menghadapi gerakan yang kemarin cukup besar.”

6. Komisi Pemerintahan DPRD DKI Mendukung

Baca Juga :  Beredar Isu Rizieq Shihab Terpapar Covid-19, FPI Langsung Membantah. Kirim Video Rizieq Main Bareng Cucu sebagai Bukti

Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung instruksi Mendagri Tito itu. Politikus Demokrat tersebut setuju ada sanksi kepada kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan karena keselamatan rakyat adalah yang utama.

“Harus didukung. Bahkan sekeras apapun hukumannya,” kata Mujiyono saat dihubungi, Kamis (19/11/2020).

7. DKI Jakarta Siap Patuhi Aturan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi instruksi tersebut. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta bekerja dan patuh pada aturan dan ketentuan yang ada.

“Negara ini negara hukum, punya aturan dan ketentuan. Ada UUD, UU, ada peraturan lain. Prinsipnya kami patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan,” ucap Riza Patria di kantornya pada Kamis, 19 November 2020.

8. Tak Mudah Turunkan Kepala Daerah

Raja Keraton sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai tidak mudah memberhentikan seorang kepala daerah. Menurut Sri Sultan, pemberhentian gubernur, wali kota, atau bupati harus melalui sejumlah prosedur.

“Kan harus ada keputusan presiden dan mereka kan hasil dari pemilihan umum,” ujar Sultan saat ditanya soal Instruksi Mendagri.

www.tempo.co