JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Kasus Camat Giritontro Fredy Sasono Bakal Diproses di KASN, Dianggap Langgar Peraturan ASN, Buntut Kehadirannya Bersama Kades dan KPPS di Acara Konsolidasi PDIP

Tim Gakkumdu Wonogiri. JSNews. Aris Arianto

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Camat Giritontro Fredy Sasono diputuskan tidak melakukan pelanggaran pidana pemilu saat menghadiri acara konsolidasi PDIP Giritontro. Namun demikian Fredy dianggap melakukan pelanggaran sebagai ASN/PNS dengan berperilaku tidak netral.

“Untuk pelanggaran pidana memang tidak terbukti, namun kami tetap memproses kasus itu. Kami menjeratnya dengan peraturan lainnya, yakni peraturan tentang ASN. Camat Giritontro melanggar peraturan yang mengikat dia selaku ASN,” ungkap Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub di kantornya, Jumat (27/11/2020).

Menurut dia, tindakan dugaan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tidak terbukti dilalukan Camat Giritontro maupun enam kepala desa lainnya. Kepala desa itu ikut hadir dalam acara pembukaan konsolidasi PDIP Giritontro Senin (24/11). Peraturan terkait ini, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, khususnya pasal 71 ayat 1.

Baca Juga :  Waspada Lur Aksi Hipnotis Makan Korban di Girimarto Wonogiri, Pura-pura Survei Gondol Emas dan Uang Jutaan Rupiah

“Tapi Camat Giritontro, melanggar UU ASN Nomor 5 Tahun 2004, PP Nomor 42 tahun 2004, dan beberapa peraturan ASN lainnya,” jelas Ali.

Camat Giritontro, dianggap tidak netral. Ini terbukti ketika Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menggelar beberapa kali rapat. Camat dianggap lebih memilih mendatangi acara partai padahal pada waktu yang sama ada undangan pelantikan KPPS.

“Undangan pembukaan konsolidasi hanya lewat WA, namun undangan pelantikan bersifat resmi dan tertulis,” sebut Ali.

Pihaknya dalam waktu dekat bakal meneruskan keputusan itu untuk diproses ke Komisi ASN. Nantinya Komisi ASN yang akan memberikan rekomendasi maupun bentuk lainnya terkait kasus itu.

Baca Juga :  Sebenarnya Kapan Vaksin COVID-19 untuk Wonogiri Datang? Simak Selengkapnya Penjelasan Bupati Joko Sutopo alias Jekek ini Kuy

Ketidaknetralan juga ditujukan kepada lima kades. Yakni Kades Tlogoharjo Miyanto, Kades Jatirejo Sukarno, Kades Pucanganom Sukino, Kades Tlogosari Minanto, dan Kades Ngargoharjo Sumadi. Mereka juga tidak terbukti melakukan tindakan pidana pemilu.

“Untuk kades melanggar UU Desa Nomor 6 tahun 2014. Kasus kades akan dikaji dan diteruskan ke Plt Bupati Wonogiri,” beber Ali.

Baik Camat maupun kades, jelas Ali mengaku tidak tahu ada APK Paslon maupun surat suara Paslon nomor urut 2 di acara konsolidasi. Mereka mengaku hadir untuk menghormati undangan dengan datang hanya saat pembukaan. Aria