JOGLOSEMARNEWS.COM Edukasi Pendidikan

Tenaga Pendidik Bakal Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah, Ini Syaratnya

Nadiem Makarim / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kabar gembira bagi kalangan pendidik di tanah air. Pasalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan bantuan subisdi gaji Rp 1,8 juta.

Bantuan tersebut diberikan kepada para tenaga pendidik, seperti guru dan dosen, non-PNS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyebut ada lima syarat bagi calon penerima.

“Syaratnya sangat sederhana,” kata Nadiem Makarim dalam acara peluncuran secara virtual, Selasa (17/11/2020).

Kelima persyaratan terebut yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berstatus bukan sebagai PNS
3. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan
4. Tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai tanggal 1 Oktober 2020
5. Tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tangga 1 Oktober 2020.

Baca Juga :  Mahasiswa Fakultas Pertanian Unisri Edukasi Siswa SD Tanam Tanaman Hidroponik

Menurut Nadiem, dua syarat terakhir ditetapkan agar bantuan sosial ini bisa adil dan tidak tumpang tindih.

“Agar tidak ada individu yang terima bantuan berlimpah, sehingga yang lain tidak mendapatkan,” kata dia.

Dalam program itu, anggaran yang disiapkan yaitu sebesar Rp 3,6 triliun untuk 2 juta lebih penerima. Mereka semua adalah tenaga pendidik yang berasal dari sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Rinciannya yaitu:

1. Dosen
2. Guru
3. Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah
4. Pendidik PAUD
5. Pendidik kesetaraan
6. Tenaga perpustakaan
7. Tenaga laboratorium
8. Tenaga administrasi

Baca Juga :  Milad Ke-20, Perguruan Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Gelar Webinar Kesehatan

Dalam paparannya, Nadiem juga melampirkan ketentuan tambahan bahwa program subsidi upah ini mengacu pada Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020. Lewat beleid ini, ternyata subsidi upah Rp 1,8 juta tidak akan diterima penuh.

“Jumlah BSU (bantuan subsidi upah) akan dipotong pajak penghasilan (PPh) sejumlah 5 persen bagi yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan 6 persen bagi yang belum memiliki NPWP,” demikian tertulis dalam paparan Nadiem.

www.tempo.co