JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Waduh Oknum PNS/ASN Kades dan KPPS di Wonogiri Diduga Ikut Hadiri Konsolidasi Salah Satu Paslon di Kecamatan Giritontro, Akhirnya Jadi Temuan Bawaslu

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub. JSnews. Aris Arianto

Ali Mahbub
Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub. JSnews. Aris Arianto

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM
Oknum PNS/ASN di Wonogiri diduga melakukan pelanggaran saat ada kegiatan konsolidasi salah satu paslon dalam Pilkada Wonogiri 2020.

Selain oknum ASN, ada juga oknum KPPS hingga Kepala Desa (Kades) disinyalir ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Hal itu menjadi temuan Bawaslu Wonogiri.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan pihaknya mengetahui tentang adanya oknum ASN, oknum Kepala Desa dan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menghadiri kegiatan konsolidasi salah satu paslon di Kecamatan Giritontro Wonogiri beberapa waktu lalu.

Ali Mahbub mengatakan itu adalah obyek pengawasan pihaknya melalui Panwaslu Kecamatan Giritontro. Disana ditemukan dugaan pelanggaran. Pihaknya pun telah meregister temuan tersebut dengan nomor register 03/TM/PB/Kab/14.34/xi/2020.

“Hari ini kita register menjadi sebuah temuan dugaan pelanggaran. Ini juga baru selesai pembahasan pertama dengan tim Gakkumdu,” ungkap dia Selasa (24/11/2020).

Baca Juga :  Terungkap, Ternyata Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu lintas di Wonogiri Menurun, Total Kerugian Hingga Korban Juga Mengalami Penurunan

Pihaknya bakal menindaklanjuti temuan tersebut. Selain itu, pihaknya bakal melakukan klarifikasi kepada 12 orang. Mereka di antaranya adalah oknum ASN, oknum Kepala Desa dan oknum KPPS.

“Dari laporan ada satu orang oknum ASN, lima orang oknum Kepala Desa, lima orang oknum KPPS dan satu penyelenggara kegiatan,” jelas dia.

Untuk oknum KPPS disebut sebagai pelanggaran kode etik. Sedangkan oknum ASN dan oknum Kepala Desa yang hadir adalah perihal perbuatan yang bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Dia membeberkan, larangan bagi ASN dan Kepala Desa untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Pada pasal 71 ayat 1 tertulis Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baca Juga :  Sutoyo Terpilih Menjadi Ketua DPD LDII Wonogiri Masa Bakti 2021-2026, Secara Aklamasi Dalam Musda VII

“Ini kan sudah pembahasan pertama, akan kita lakukan verifikasi selama tiga hari. Di hari terakhir itu bakal kita lakukan pembahasan kedua untuk menentukan status pelanggarannya,” jelas Ali.

Ali menuturkan belasan orang itu bakal dipanggil Bawaslu untuk dimintai klarifikasi. Dia menegaskan pihaknya bakal menindak tegas siapapun yang melanggar peraturan yang ada. Aria