JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pengamat Sarankan Mensos Risma Tak Perlu Blusukan ke Kampung Kumuh, Ini Yang Perlu Dilakukan

Menteri Sosial Tri Rismaharini

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Menjabat sebagai Menteri Sosial, Tri Risma Harini (Risma) disarankan tak perlu blusukan ke kawasan kumuh di DKI Jakarta.

Demikian dikatakan oleh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga.

Dia menyarankan agar Risma membagi tugas dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menyelesaikan masalah sosial di Ibukota.

“Harus dibagi dengan jelas mana yang menjadi tugas Pemprov DKI dan mana yang menjadi tugas utama Mensos yang fokusnya se-Indonesia,” ujar Nirwono melalui pesan singkatnya, Jumat (1/1/2021).

Senin lalu, Risma blusukan ke kolong jembatan di dekat kantornya di Pengangsaan, Jakarta Pusat.

Sebagai menteri, kata Nirwono, Wali Kota Surabaya itu, semestinya berfokus pada penyelesaian masalah sosial di perkotaan seluruh Indonesia.

Baca Juga :  Sempat Memunculkan Kekhawatiran, Polisi Jamin Pam Swakarsa Kini Bakal Berbeda dengan Era 1998

Nirwono menyarankan Risma bekerja untuk memverifikasi data penduduk miskin dan pengangguran secara akurat.

Selama pandemi Covid-19 ini, kata dia, berpotensi terjadi lonjakan penduduk miskin dan pengangguran. Dengan pencatatan yang baik maka diharapkan bantuan tunai yang bakal diberikan pemerintah tepat sasaran.

“Terobosan program bansos, tidak sekadar mentransfer uang ke masyarakat saja, tapi bagaimana program ketahanan keluarga selama pandemi terbangun.”

Nirwono menambahkan Risma mempunyai pekerjaan rumah dalam memastikan peran ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga,  mendampingi anak belajar daring dan membantu suami menambah penghasilan.

Risma disarankan melihat data di media sosial maupun big data yang ada di instansinya.

“Risma harus bisa memastikan ketahanan keluarga selama pandemi ini. Bagaimana mendorong usaha rumahan untuk ibu atau suami yang kena PHK atau menganggur selama pandemi ini,” ujar dia.

Baca Juga :  Budiman Sudjatmiko Ditunjuk Jadi Komisaris PTPN V, Ini Yang Akan Dilakukan

Selain itu, Risma bisa memanfaatkan data jumlah penduduk miskin untuk program pengentasan kemiskinan sampai dengan 2024 atau hingga 2030.

Sedangkan, Pemerintah DKI, kata dia, bisa memverifikasi data jumlah penduduk miskin DKI dengan data BPS, Kemensos, dan DKI.

“Sehingga tidak ada lagi perbedaan data,” ujarnya.

Berbekal data itu, Pemerintah DKI bisa membuat program pengentasan kemiskinan, penataan kampung miskin, pembangunan rusunawa untuk merelokasi penduduk miskin yang tinggal di kampung kumuh atau terkena pembangunan kota.

“Bahkan revitalisasi sungai, situ, danau, embung, waduk, dan kawasan rawan bencana.”

www.tempo.co