JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Perhatian, Penerima Bantuan PKH yang Anaknya Sudah Lulus Sekolah Dimohon Legawa Mundur dari Warga Miskin. Pendamping Diminta Kedepankan Koordinasi ke Kades untuk Pencoretan!

Yu Rebi (kiri) penjual pecel dan Sumarno Iko (kanan) penyandang difabel asal Desa Bedoro, Sambungmacan, Sragen yang memutuskan mundur dari penerima bantuan PKH karena merasa sudah cukup dan ingin mandiri. Foto/Wardoyo


SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinas Sosial Kabupaten Sragen mengimbau masyarakat penerima bantuan sosial apapun terutama Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah mampu, untuk legawa berhenti atau dicoret dari penerima bantuan.

Sebab selain data akan diverifikasi secara berkala, warga penerima bantuan yang sebenarnya sudah mampu tapi mengaku-aku miskin, bisa dijerat dengan pasal pidana.

Meski demikian, proses pengunduran diri keluarga penerima manfaat (KPM) atau pencoretan, hendaknya didasari sikap legawa dan pendamping PKH ditekankan senantiasa mengoordinasikan dengan Pemdes setempat.

Hal itu disampaikan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Finuril Hidayati kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (29/1/2021). Pernyataan itu dilontarkan menyikapi adanya masukan dari perangkat desa di Tanon, perihal perlunya pencermatan kembali data PKH karena sebagian ada yang sudah mampu.

Advertisement
Baca Juga :  1.000 Warga di Miri Sragen Berbondong-Bondong Ikut Serbuan Vaksinasi Kodim dan Yayasan Tunas Amaliah. Danrem Sampai Terjun Langsung

Finuril mengatakan sebenarnya kriteria tidak mampu sudah ditegaskan oleh Mensos melalui Surat Keputusan Mensos No 146/HUK/2013. Dalam SK
tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu itu, ada 11 kriteria seseorang disebut tidak mampu.

Di antaranya tidak memiliki penghasilan tetap, atap rumah dari ijuk, genting atau atap asbes yang tidak baik serta lantai dari tanah, ubin, atau keramik dengan kondisi tidak baik serta 8 kriteria lainnya.

Baca Juga :  Jantung 13 Peserta Seleksi Dirut PDAM Sragen Dipastikan Berdegup Kencang, 10 Kandidat Siap-Siap Saja Terdepak!

“Pemutakhiran data-data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan setiap bulan. Khusus untuk PKH dilakukan terutama menjelang pencairan 3 bulan sekali. Verifikasi dan validasi itu untuk memastikan mana dia yang sudah mampu dan mana yang memenuhi kriteria tidak mampu. Kalau untuk penerima PKH, jika anaknya semua sudah lulus dan tidak masuk kriteria lagi, otomatis ya harusnya dia dikeluarkan dari data,” paparnya.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua