KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Hatmoko mengingatkan Pemkab Karanganyar untuk berpikir realistis soal pembangunan rumah sakit khusus untuk pasien Covid-19.
Pasalnya, APBD 2021 dalam posisi minus, alias defisit lantaran sudah dialokasikan untuk pos lainnya.
Lagi pula, ujar Tony, biaya pembuatan rumah sakit sangat besar. Tak cukup dana Rp 200 miliar. Sedangkan pos APBD sudah tak ada lagi alokasi.
“Saya kira Bupati bersikap realistis saja tidak perlu ngaya membuat rumah sakit karena biaya tinggi,” ujarnya, Minggu (21/2/2021).
Apalagi lanjut Tony, pemerintah Provinsi Jateng atau pemerintah pusat tidak mungkin akan memberikan bantuan Covid-19 sehingga beban APBD tak mungkin mampu dan akan terbebani.
Dengan begitu, Tony menyarankan, lebih baik Bupati mengambil langkah alternatif, yakni memanfaatkan bangunan lainnya untuk rumah sakit darurat.
Salah satu yang saat ini bisa didorong cepat untuk menjadi rumah sakit darurat adalah pemanfaatan gedung BLK di Karangpandan. Pasalnya, gedung itu luas dan terbukti sudah pernah dipakai untuk isolasi warga terkena Covid-19.
“Daripada pusing mikirin anggaran untuk membangun rumah sakit mendingan saat ini memfungsikan gedung BLK saja,” tandasnya.
Untuk itu, secara teknis sebaiknya Bupati segera memerintahkan dinas terkait segera merealisasikan pemanfaatan gedung BLK tersebut. Diyakini biayanya terjangkau dan lebih efektif.
Sebagai informasi, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, semula memiliki rencana untuk membangun rumah sakit khusus pasien Covid-19. Namun rencana itu kemudian dibatalkan, karena disinyalir pemerintah pusat ataupun Pemprov tidak menggelontorkan bantuan. Beni Indra
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
