JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Sarankan Pemkab Tak Perlu Ngaya Bangun Rumah Sakit Covid-19

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Hatmoko / Foto: Beni Indra

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Hatmoko mengingatkan Pemkab Karanganyar untuk berpikir  realistis soal pembangunan rumah sakit khusus untuk pasien Covid-19.

Pasalnya, APBD 2021 dalam posisi minus, alias defisit lantaran sudah dialokasikan untuk pos lainnya.

Lagi pula, ujar Tony, biaya pembuatan rumah sakit sangat besar. Tak  cukup dana Rp 200 miliar. Sedangkan pos APBD sudah tak ada lagi alokasi.

“Saya kira Bupati bersikap realistis saja tidak perlu ngaya membuat rumah sakit karena biaya tinggi,” ujarnya, Minggu (21/2/2021).

Baca Juga :  Dinkes Jateng Ancam Cabut Izin Rumah Sakit yang Berani Covid-kan Pasien yang Bukan Covid-19

Apalagi lanjut Tony, pemerintah Provinsi Jateng atau pemerintah pusat tidak mungkin akan memberikan bantuan Covid-19 sehingga beban APBD tak mungkin mampu dan akan terbebani.

Dengan begitu, Tony menyarankan, lebih baik Bupati mengambil langkah alternatif, yakni memanfaatkan bangunan lainnya untuk rumah sakit darurat.

Salah satu yang saat ini bisa didorong cepat untuk menjadi rumah sakit darurat adalah pemanfaatan gedung BLK di Karangpandan. Pasalnya, gedung itu luas dan terbukti sudah pernah dipakai untuk isolasi warga terkena Covid-19.

Baca Juga :  Serem, Penampakan Jenazah-Jenazah Tak Utuh Muncul dari Kuburan dan Berjatuhan ke Dasar Tebing di Bendungan Klodran Karanganyar. Ada Juga Kain Kafan Tersangkut di Dahan Hingga Sobek

“Daripada pusing mikirin anggaran untuk membangun rumah sakit mendingan saat ini memfungsikan gedung BLK saja,” tandasnya.

Untuk itu, secara teknis sebaiknya Bupati segera memerintahkan dinas terkait segera merealisasikan pemanfaatan gedung BLK tersebut. Diyakini biayanya terjangkau dan lebih efektif.

Sebagai informasi, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, semula memiliki rencana untuk membangun rumah sakit khusus pasien Covid-19. Namun rencana itu kemudian dibatalkan, karena disinyalir pemerintah pusat ataupun Pemprov tidak menggelontorkan bantuan. Beni Indra