Keras, Ketua DPRD Sragen Tolak Wacana Impor Beras. Sebut Petani Saja Bingung Jual Gabah, Apa Petani Kita Mau Dimiskinkan!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana Impor beras yang belakangan kencang disuarakan Kementerian Perdagangan menuai kecaman dari berbagai pihak.

Di Sragen, Ketua DPRD Suparno juga tegas menolak wacana impor beras yang digulirkan Kementerian Perdagangan. Menurutnya, impor beras dinilai tidak berdasar dan hanya akan menyakitkan petani di situasi panen raya dan gabah melimpah seperti saat ini.

Penegasan itu disampaikan Suparno menyikapi memanasnya polemik impor beras. Kepada wartawan, ia mengatakan Sragen menolak keras adanya kebijakan impor.

Sebab Sragen termasuk lumbung pangan terbesar kedua di Jateng dan selalu surplus beras. Apalagi saat ini kondisi sebagian wilayah sedang panen raya dan petani kesulitan menjual gabah karena harga terlalu rendah.

“Sragen khususnya dan Jawa Tengah ini selalu surplus. Saat ini produksi panen saja melimpah, nampung saja nggak bisa kok malah mau mendatangkan dari luar negeri. Mau jadi apa nanti pasarnya. Makanya kami menolak keras impor beras,” paparnya.

Legislator asal PDIP itu menjelaskan selain alasan ketersediaan stok yang surplus dan melimpah, penolakan juga didasarkan pada sisi psikologis petani.

Menurutnya wacana impor beras telah berdampak buruk pada harga gabah yang merosot saat di beberapa daerah termasuk Sragen sedang panen raya.

Kemudian wacana impor juga akan menyakitkan petani yang sudah berjuang susah payah menanam padi namun saat panenan tidak laku dijual.

“Bayangin petani kita susah payah bergelut di sawah dan sekarang panen raya petani bingung cara njualnya karena nggak ada yang beli, kok mau impor beras. Setiap hari Sragen diminta 100 ton beras saja mampu kok. Sudah situasi seperti ini, kalau nekat impor apa petani kita mau dimiskinkan!,” tegasnya dengan nada tinggi.

Suparno menambahkan penolakan impor beras itu juga merupakan aspirasi dari masyarakat dan petani di lapangan. Karenanya ia berharap hal itu bisa menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah utamanya Kementerian Perdagangan untuk segera membatalkan impor beras.

“Harusnya pemerintah memperbanyak penyerapan gabah petani agar harga saat panen bisa stabil. Makanya kami tegas menyuarakan penolakan impor sebagai bentuk keberpihakan pemerintah ke petani,” tandasnya.

Penolakan impor sebelumnya juga disuarakan oleh DPP PDIP melalui pernyataan resmi DPP di Jakarta, Selasa (22/3/2021).

Ketua DPP Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Mindo Sianipar mengatakan PDIP secara tegas menolak impor beras.

Penolakan didasarkan pada keputusan Kongres V Partai untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi. Jalan berdikari ini antara lain diwujudkan dengan mendorong Indonesia yang berdaulat di bidang pangan.

Menurutnya basis utama PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi adalah petani, wong cilik, kaum marhaen.

“Saat ini negara dalam keadaan sulit akibat dampak pandemi covid-19. Diperlukan upaya menghemat devisa negara. Jangan dihambur-hamburkan untuk membeli beras dari petani asing,” paparnya.

Mindo menegaskan keputusan impor beras dan garam diputuskan secara sepihak oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Menurutnya di balik impor selalu ada pemburu rente.

Ia juga menyampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sedang mengampanyekan Cintai Produk Dalam Negeri, termasuk beras. Sehingga kengototan impor yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan selain bertentangan dengan politik pangan presiden juga tidak sesuai dengan kebijakan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.

“Bahwa Kebijakan Impor itu nyata-nyata merugikan petani. Kebijakan tersebut sangat patut diduga ditunggangi oleh mafia impor, pemburu rente,” tandasnya. Wardoyo