Musrenbangda Sragen Dibanjiri Usulan Program Hingga Rp 3 Trilyun, Padahal APBD Hanya Rp 2 Trilyun. Bupati Sebut Sangat Tidak Mungkin, Sekda Bilang Lha Uangnya Siapa!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen kebanjiran aspirasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangdes) tingkat kabupaten yang digelar Selasa (30/3/2021).

Dalam Musrenbangda yang digelar secara virtual dengan pusat di ruang aula Sukowati Pemkab Sragen itu, aspirasi dari berbagai sektor yang masuk menelan anggaran total hampir Rp 3 trilyun lebih.

Padahal, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sragen saat ini hanya di kisaran angka Rp 2 trilyunan.

Pemkab pun terpaksa harus memutar otak menjalankan skala prioritas demi bisa menyerap dan merealisasi aspirasi masyarakat tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi hasil Musrenbangda itu, mayoritas aspirasi yang masuk masih berkisar di pembangunan atau fisik.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan jika ditotal, aspirasi yang masuk mencapai angka Rp 3 trilyun lebih. Angka itu dinilai memang mustahil bisa terlaksana semua mengingat kemampuan APBD Sragen hanya di angka total Rp 2 trilyun.

“Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin (terlaksana semua). Makanya program itu harus masuk di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dulu. Kita masukan SIPD dulu, setelah ini baru kita desk satu per satu dinas,” paparnya ditemui usai Musrenbangda.

Bupati menyampaikan dengan keterbatasan anggaran, nantinya akan dilakukan skala prioritas. Sehingga program yang dinilai belum begitu mendesak, akan dikaji dan ditunda terlebih dahulu.

Dengan begitu, maka akan bisa mengurangi angka defisit. Misalnya dari angka defisit yang sebelumnya Rp 400 juta atau Rp 700 juta sampai yang nilainya miliaran, akan bisa dikurangi sampai akhirnya di angka Rp 54 miliaran.

Ia menyebut untuk defisit yang masih di tataran wajar, nantinya akan ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sesuai dengan aturan yang ada.

“Ada aturan Permen-nya. Makanya harus kita buat skala prioritas,” jelasnya.

Bupati Yuni menyampaikan penyusunan APBD dan ploting anggaran memang tak bisa sembarangan. Sebab sudah ada instruksi dari Presiden agar penganggaran harus ada fokus program.

“Jangan diecer-ecer di dinas-dinas saja tanpa ada fokus di program-program tertentu,” katanya.

Dengan banyaknya masukan program dan keterbatasan anggaran, memang membutuhkan pencermatan ekstra. Menurutnya itu adalah bagian dari seni di era keterbatasan saat ini.

Meski demikian, pihaknya optimistis bahwa program-program prioritas termasuk pembangunan yang utama, akan bisa dilaksanakan.

“Makanya kita atur. Inilah seninya di era keterbatasan. Apakah cukup menguras pemikiran, iya. Tapi apakah pesimis tidak, semuanya pasti akan ada jalan,” tukasnya.

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menambahkan sesuai aturan, defisit anggaran tidak boleh lebih dari 5 % dari APBD. Dengan APBD Sragen di kisaran Rp 2 trilyun, maka besaran defisit tak boleh lebih dari Rp 100 miliar.

Atas kondisi itu, rancangan APBD dan perencanaan program perlu dirasionalisasi kembali sesuai dengan skala prioritas dan visi misi pemerintahan.

“Jadi perlu kami press lagi. Ada rasionalisasi mana yang perlu kita rasionalisasi. Sehingga dari APBD kami Rp 2 triliyun harus menjadi Rp 2,1 trilyun dengan defisit maksimal Rp 100 milyar,” tandasnya.

Sekda menambahkan dengan ketentuan batas maksimal defisit, maka akan banyak program dan aspirasi yang harus dipangkas. Ia menekankan penyusunan program harus disesuaikan dengan visi misi pemerintahan dan SKPD dalam menyusun RPJMD tidak harus dicapai dalam satu tahun.

“Tahapan 5 tahun itu harus, tidak ada yang satu tahun rampung. Maunya kan satu tahun, lha uangnya siapa?,” Katanya. Wardoyo