WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Kenaikan insentif hingga mencapai Rp 1,6 juta perbulan di Wonogiri ternyata hanya berlaku bagi Guru Tidak Tetap (GTT). Sementara Pegawai Tidak Tetap (PTT) non-guru tidak bisa menikmatinya.
Menurut Bupati Wonogiri Joko Sitopo, kebijakan tersebut mengacu pada Permendikbud no 6/2021. Di dalam regulasi itu dijelaskan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) bisa untuk pembayaran insentif guru non-PNS.
“Di situ dijelaskan guru, sumberdaya manusia non-PNS,” ungkap Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Senin (29/3/2021).
Adapun PTT, seperti pegawai TU atau penjaga sekolah tidak ada penambahan insentif seperti guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang insentifnya tahun ini akan dinaikkan hingga rata-rata menjadi Rp 1,6 juta per bulan.
Tambahan insentif GTT itu diambilkan dari dana BOS dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Adapun penerimanya adalah GTT sekolah yang sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sudah mengantongi SK Bupati. Selama ini, penghasilan mereka hanya berkisar Rp 750 ribu per bulan.
“Yang masuk hanya guru non-PNS pada sekolah yang mengelola dana BOS reguler,” ujarnya.
Kebijakan itu sendiri kata Bupati Wonogiri, telah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri yang rencananya melakukan paparan mengenai SDM non-PNS di entitas pendidikan, dalam waktu dekat ini.
Jumlah GTT di Wonogiri saat ini mencapai sekitar 4.075 orang. Selama ini, mereka menerima insentif jauh di bawah upah minimum. Menurut rencana, insentif nantinya akan menyentuh angka di Rp 1,6 juta. Proses pencairannya juga akan dilakukan setiap bulan bukan triwulan. Dia mengatakan, anggaran dana BOS untuk SD tahun ini mencapai Rp 59 miliar, untuk SMP Rp 35 miliar.
Bupati Wonogiri menegaskan, kenaikan insentif bagi tenaga non ASN di sekolah bakal direalisasikan tahun ini. Soal pencairannya juga tinggal menunggu waktu. Secara teknis, nanti akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wonogiri.
“Jadi, insentif ini kita berikan sebelum mereka berkesempatan mengikuti kesempatan menjadi tenaga P3K. Pada intinya, ini merupakan kebijakan Pemkab dalam mengoptimalisasi anggaran yang ada untuk pembayaran insentif pegawai non ASN,” jelas dia.
Akan tetapi imbuh Bupati ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah GTT yang sudah masuk dalam sistem data pokok pendidikan atau Dapodik dan sudah memegang SK Bupati. Selain itu, yang diselesaikan adalah guru sudah mengabdi lebih awal. Aria
