SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Optimalisasi sumber daya dan kapasitas lokal penting dilakukan, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi kewilayahan atau spasial.
Hal itu ditandaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (Spasial) di Jakarta, Kamis (22/4/2021).
“Kita perlu melakukan penyesuaian untuk menggenjot perekonomian di daerah-daerah,” ujar Menko Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Airlangga mengatakan, motor penggerak dalam membangun ekonomi daerah adalah seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam tingkat komunitas, perkotaan dan kabupaten.
Namun demikian, gerak, dinamika dan kebijakan daerah perlu diselaraskan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kita dapat memanfaatkan kesempatan dengan efektif. Menggunakan modal tenaga kerja, modal kapital dan segala sumber daya yang ada untuk mencapai prioritas yang ditetapkan daerah tersebut,” lanjut Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta inisiatif dari wiraswasta formal, informal, mikro, menengah dan besar untuk maju bersama, juga perlu didukung.
Dukungan itu, menurut Airlangga dapat diwujudkan dengan cara memfasilitasi akses pasar serta menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan aktivitas bisnis.
Airlangga mencontohkan, ada beberapa lapangan usaha yang dipandang berpotensi untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Beberapa di antaranya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Kemudian juga industri logam dasar, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Diakui, program percepatan pembangunan ekonomi spasial itu memang sempat tertunda saat pandemi Covid-19, karena adanya pergantian prioritas.
Namun menurut Airlangga, jika ingin tumbuh lebih cepat maka program tersebut sangat penting untuk segera dilaksanakan kembali.
“Dalam pertemuan awal ini, akan kita cari formula yang lebih tepat untuk mengevaluasi dan mendorong sektor perekonomian masyarakat di setiap daerah,” ujarnya.
Sementara untuk menjaga ritme daerah dan pusat agar selaras dan saling mendukung, demikian Airlangga, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap daerah perlu dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dicontohkan Airlangga, pada pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020, hanya terdapat tiga provinsi yang pertumbuhannya di atas nol. Yakni Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua.
Sedangkan yang mengalami kontraksi terdalam adalah Bali dengan sektor pariwisata yang sepenuhnya bergantung pada mobilitas, sementara di sisi lain, selama pandemi mobilitas sangat dibatasi. Suhamdani
