JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Catatan ICW, Ada 107 Aduan Kasus Dugaan Penyeleweangan Bansos Covid-19 di Indonesia Sepanjang 2020

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan isi paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebelum diserahkan ke KPK, di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Berdasarkan penelusuran MAKI, jumlah satu paket bansos tersebut hanya seharga Rp 188 ribu dari nominal yang seharusnya bernilai Rp 300 ribu per paket / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di seluruh wilayah Indonesia, setidaknya terdapat 107 pengaduan terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial (Bansos) Covid-19.

Ratusan pengaduan tersebut terjadi sepanjang tahun 2020 lalu dan tersebar di 21 Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia.  Demikian catatan yang dirilis oleh  Indonesia Corruption Watch.

“Ada sebanyak 107 kasus penyelewengan bansos yang masuk laporan ke 21 polda di Indonesia,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam diskusi bertajuk Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020 secara daring,

Baca Juga :  Survei Litbang Kompas Terbaru Hari Ini, Jokowi Kokoh di Puncak Ungguli Prabowo, Anies Baswedan Meroket Ungguli Ganjar Pranowo

Wana menuturkan dari 107 kasus yang masuk, hanya 84 kasus yang masuk ke tahap penyelidikan. Sementara sebanyak 6 kasus dihentikan penyelidikannya dan 6 kasus dilimpahkan ke Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

Ia mengatakan laporan penyelewengan bansos paling banyak ditemukan di Sumatera Utara yaitu 31 kasus. Dari jumlah itu, polisi menghentikan penyelidikan 6 laporan dan melimpahkan 2 kasus ke APIP.

Di peringkat kedua, terdapat Polda Jawa Barat yang menyelidiki 13 laporan dugaan penyelewengan bansos Covid-19, menghentikan 1 kasus dan melimpahkan lima dugaan penyelewengan kasus ke APIP.

Baca Juga :  Kabar Buruk, Siap-Siap BNI Bakal Tutup 96 Kantor Cabang di Seluruh Indonesia. Apakah Termasuk di Daerah Anda, Simak Informasi Lengkapnya!

Wana mengatakan dari keseluruhan kasus, hanya empat kasus yang proses hukumnya naik ke tingkat penyidikan. Dia mempertanyakan alasan sedikitnya kasus bansos yang masuk ke tahap penyidikan tersebut.

“Pertanyaannya progresnya bagaimana untuk yang lain. Ini perlu disampaikan secara transparan, sehingga proses penanganan perkaranya dapat diawasi publik,” ujar dia.

www.tempo.co