JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Masya Allah, Praktik Jual Beli Jabatan Eselon Diduga Masih Subur Makmur di Kementerian Desa. Mau Aman di Jabatan Eselon I, Harus Siapkan Upeti Rp 3 Miliar!

Ilustrasi uang

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebuah kabar memprihatinkan berembus di Kementerian Desa tentang praktik jual-beli jabatan.

Tak tanggung-tanggung, setoran upeti untuk pengaman jabatan yang dipatok mencapai miliaran rupiah.

Fakta itu mencuat dari praktik haram yang diduga melibatkan Anggota Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) itu.

Oknum stafsus itu diduga memperjualbelikan jabatan eselon I dan II di Kementerian Desa atau Kemendes.

Enam petinggi di Kementerian Desa menyebutkan, angka yang diminta bervariasi, yaitu Rp 1-3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I, Rp 500 juta-1 miliar buat direktur atau eselon II, dan Rp 250-500 juta untuk eselon III (kini sudah dihapus).

Baca Juga :  PWI Larang Anggotanya Minta-minta THR ke Berbagai Pihak. Dewan Kehormatan Akan Jatuhkan Sanksi Jika Terbukti

Seorang di antara pejabat itu bercerita, dia pernah dimintai uang lebih dari Rp 500 juta oleh seorang utusan staf khusus untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020.

Utusan tersebut meminta duit itu dibayar secara tunai. Pejabat itu sempat bernegosiasi agar pembayaran dilakukan bertahap.

Namun utusan tersebut menolak tawaran itu. Tak sampai sebulan, pejabat itu digeser ke posisi lain.

Enam petinggi Kementerian Desa juga mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka yang menolak memberikan upeti bakal “di-Muis-kan”.

Maksudnya adalah dipindahkan dari kantor pusat di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, ke kantor Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Mantan Pangdam IV Diponegoro Mayjen Purn Sunindyo Kesengsem dengan Kiprah Sosial Aqua Dwipayana

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengaku sudah mendengar informasi soal jual-beli jabatan di Kemendes.

Dia mengklaim juga telah memeriksa kabar tersebut. Ia kemudian membantah kabar adanya jual-beli jabatan bernilai miliaran di kementeriannya itu.

“Saya cek satu per satu. Enggak ada itu,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat, 9 April lalu.

www.tempo.co