JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Petani Sragen Rame-Rame Berontak, Sudah Jatah Pupuk Berkurang, Pengecer Main Ancam Wajibkan Beli Tumpangan Nonsubsidi!

Diskusi petani tentang pemupukan berimbang di Sidoharjo Sragen. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Sragen mengeluhkan kebijakan dari kios pengecer pupuk yang menerapkan embel-embel harus membeli pupuk nonsubsidi jika ingin menebus jatah pupuk subsidi.

Tak hanya itu, bahkan sebagian pengecer mengancam tidak akan memberikan jatah jika petani tak mau mengikuti aturan membeli pupuk nonsubsidi mereka.

Keluhan itu salah satunya mencuat di Sidoharjo dan Tanon. Perwakilan Kelompok Tani Karya Mulya Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Joko Alip Sutanto menyampaikan saat ini, kendala yang dihadapi petani tidak hanya jatah pupuk bersubsidi yang jauh di bawah kebutuhan.

Tapi petani juga dipersulit dengan kebijakan pengecer yang mulai main tumpang dalam mendistribusikan pupuk subsidi jatah petani.

“Banyak petani yang ngeluh, kenapa harus diembel-embeli beli pupuk nonsubsidi. Kalau nggak dibeli, jatah pupuk bersubsidinya tidak diberikan. Akhirnya petani yang tua-tua menolak dan tidak mau beli lagi. Karena diwajibkan beli nonsubsidi itu jadi malas,” paparnya saat hadir di Diskusi Petani soal pemupukan berimbang yang digelar Pupuk Indonesia di Sidoharjo, Jumat (9/4/2021).

Baca Juga :  Sumarsih Ungkap Tragedi Pilu di Bulan Juli 2020, 21 Bidan Meninggal Dunia Dalam Sebulan. Satu Orang Asal Sragen

Alip menuturkan kebijakan embel-embel harus beli nonsubsidi itu sangat memberatkan petani. Sebab dari segi harga, pupuk nonsubsidi jauh lebih mahal dan bisa berlipat dari pupuk subsidi.

Karenanya ia menanyakan kepada dinas dan PI apakah sistem distribusi pupuk bersubsidi memang pakai sistem tumpangan atau paketan seperti itu.

Senada, keluhan soal tumpangan pupuk nonsubsidi juga terjadi di Tanon. Wakil Ketua Poktan Raharjo Desa Gawan, Sutarno juga mendapat keluhan dari anggota Poktan karena diancam oleh pengecer tidak akan diberi jatah pupuk subsidi jika tidak mau membeli nonsubsidi.

“Ya kemarin sempat ramai, petani di sini juga mbengok karena mau ambil jatah subsidi harus diembel-embeli beli nonsubsidi. Kalau nggak mau, jatahnya pupuk subsidi nggak diberikan,” paparnya.

Baca Juga :  Innalillahi, Polwan Polres Sragen Aiptu Puji Meninggal Dunia. Ini Pemicunya

Ia menyampaikan petani sempat berang dan berontak karena tumpangan pupuk nonsubsidi itu cukup mahal. Setiap satu hektare, petani diwajibkan membeli pupuk NPK nonsubsidi satu sak 20 kg seharga Rp 185.000.

“Ya pada nggak mau. Karena memberatkan. Dulu juga nggak ada tumpangan macam-macam kok mau dipermainkan. Sudah petani ini kesulitan pupuk kurang, malah dibebani pakai tumpangan segala. Siapa yang nggak pegel,” tuturnya.

Sementara, perwakilan Poktan asal Desa Singopadu Sidoharjo, Suratmin menyampaikan mayoritas petani juga masih mengeluh jatah pupuk bersubsidi yang berkurang.

“Pada mengeluh pupuk sulit sekali. Tiap tahun kok makin kurang. Padahal pemerintah bantu covid saja bisa, masa jatah pupuk terus dikurangi,” ujarnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com