WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kembali Pemkab Wonogiri meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) alias unqualified opinion atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kali ini untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah Ayub Amali, di Auditorium BPK Jawa Tengah, Semarang, Senin (3/5/2021) sore. Ayub Amali juga menyerahkan LHP BPK secara langsung kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Adapun kegiatan itu juga digelar secara langsung secara virtual.
Wonogiri sudah menerima opini WTP kali keenam ini. Selain Wonogiri, Ayub juga menyerahkan LHP atas LKPD Pemda Sragen dan Demak.
Menurut Ayub Amali, pandemi telah memberi dampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Sehingga BPK melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan.
“Maka disituasi pandemi ini, BPK telah menerbitkan petunjuk teknis pemeriksaan khusus di masa pandemi,” jelas dia.
Lebih lanjut Ayub meminta masing daerah mampu mempertahankan opini WTP yang dicapainya. Selain itu ,masing-masing daerah dinilai masih ada permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya terkait kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan. Selain itu, masih ditemukan masalah dalam hal pengelolaan aset.
“Setiap tahun aset pasti bertambah dan jika permasalahan pada aset yang lama tidak diperbaiki dikhawatirkan nilai aset yang bermasalah akan menjadi material dan memengaruhi opini,” terang dia.
Ayub Amali berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Mari bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar dia.
Sementara Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, capaian prestasi tersebut menjadikan Wonogiri mendapatkan enam kali berturut-turut opini WTP dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
“Ini harus dimaknai sebagai hasil satu capaian kinerja kolektif. Dimana ini merepresentasikan sinergitas dan dukungan seluruh elemen masyarakat Wonogiri,” beber Bupati.
Bupati menuturkan, prestasi Pemkab Wonogiri meraih enam kali WTP dalam pengelolaan keuangan juga berdampak pada minimnya rekomendasi dari BPK. Tahun ini, BPK hanya memberikan tiga catatan dalam laporan hasil pemeriksaannya.
Jika dirunut dari rekomendasi yang diberikan pada LKPD, ada penurunan yang signifikan. Dimana saat pertama kali pihaknya meraih WTP ada 21 catatan yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari.
“Opini WTP ini harus dimaknai bentuk komitmen Pemkab Wonogiri untuk senantiasa melakukan perbaikan terhadap manajerial kinerja,” terang Bupati.
Opini WTP, menurut Bupati menjadi target tertinggi dalam tata kelola anggaran keuangan daerah. Untuk itu, Pemkab akan lebih fokus agar kemampuan anggaran itu dikelola kepada satu basis potensi yang tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
Meskipun sudah meraih enam kali predikat WTP, akan terus ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya mewujudkan visi-misi Bupati, Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri yang di dalamnya ada semangat untuk menekan angka kemiskinan menjadi satu digit saja.
Capaian tersebut harus dimaknai sebagai satu semangat membangun perubahan di Wonogiri. Hal itulah makna yang paling mendasar menurut pria yang lebih akrab disapa Jekek ini. Aris
