JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kebijakan Work From Bali Dikritik Sejumlah Ekonom, Luhut Justru Mengaku Heran

Luhut Panjaitan / tempo.co


JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak sangat luas ini, beberapa kebijakan pemerintah terkadang memunculkan kontroversi.

Salah satunya yang menarik perhatian adalah kebijakan Work From Bali (WFB) yang dicanangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghidupkan ekonomi di Bali, karena kawasan tersebut merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak pandemi cukup parah.

Namun, kebijakan tersebut dikritik oleh beberapa ekonom tanah air. Sampai-sampai Luhut merasa heran dengan sejumlah ekonom yang mengkritik kebijakan tersebut.

Pasalnya, kebijakan itu bertujuan untuk membantu ekonomi sebagai dampak pandemi. Menurut Luhut, program Work from Bali (WFB) atau kerja dari Bali itu bertujuan menolong perekonomian Bali yang terkontraksi 9,8 persen.

“Kadang saya enggak ngerti, ekonom-ekonom itu ya,” kata Luhut saat ditemui usai acara Yayasan Del 20th di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Menurut Luhut, program itu juga merupakan salah satu jenis stimulus yang diberikan pemerintah.

“Bansos (bantuan sosial) juga lah, dalam bentuk lain, sehingga hotelnya bisa jalan, orang jadi kerja,” kata dia.

Sebelumnya, rencana Work from Bali itu disampaikan Luhut pertama kali pada 18 Mei 2021. Lewat program tersebut, beberapa PNS dari tujuh kementerian di bahwa nauangan Luhut akan ikut WFB. Sebanyak 16 hotel pun disiapkan untuk menampung para PNS di di kawasan The Nusa Dua, Bali.

Baca Juga :  PPKM Level IV Diperpanjang, Menko Airlangga: Pemerintah Bakal Tambah Bantuan Sosial

Tapi, program ini dikritik Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira.

“Ini bukan kebijakan yang pas. Pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar, sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas,” ujar Bhima dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat (21/5/2021).

Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai program PNS Work from Bali harus dijelaskan kepada publik secara terang benderang.

Tujuannya untuk memastikan anggaran negara yang digunakan dalam program ini bisa dikelola secara akuntabel.

“Harus dibuka, berapa banyak PNS yang ke sana, anggaran yang digunakan, fasilitas apa saja yang diberikan,” kata Roy saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/5/2021).

Selain itu, kata Roy, pemerintah harus menjelaskan target dari program ini sampai kapan. Termasuk, apakah program ini hanya akan dilakukan di Bali saja, atau bisa ke daerah lainnya juga.

Meski demikian, program terus berjalan. Bahkan tak hanya tujuh kementerian yang ikut. Luhut menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini juga sudah bekerja dari Bali.

Baca Juga :  Fix! Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Darurat Sampai 25 Juli

Menurut Luhut, Bali dipilih jadi destinasi WFB karena memang kondisi perekonomian di sana yang paling terdampak Covid-19. Tapi di sisi lain, kasus Covid-19 di Bali juga sudah menurun.

Tingginya tingkat vaksinasi Covid-19 di Bali dinilai berpengaruh terhadap penurunan jumlah kasus ini. Sebab, kata Luhut, jumlah masyarakat yang divaksin di Bali sudah lebih dari 1 juta.

Luhut menargetkan angkanya bisa mencapai 2 juta orang pada akhir Juli 2021 untuk mencapai herd immunity.

“Kita harus optimis,” kata dia.

www.tempo.co