JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Jejak Digital Kuasa Hukum Penggugat Masjid At Tabayyun: Dari Kasus Penggelapan Uang Klien Hingga Pemalsuan Data Warga

Tim Advocad Masjid At Tabayyun dengan warga Andi dan Budiharto serta Ketua Takmir Masjid, Marah Sakti Siregar. Foto: istimewa

 

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –Presiden Kongres Advokat Indonesia ( KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menyarankan kuasa hukum Panitia Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, meminta  Majelis Hakim PTUN DKI menghadirkan semua warga TVM yang diklaim menggugat  Pembangunan Masjid At Tabayyun itu. Tujuannya untuk mengklarifikasi temuan dugaan pemalsuan surat kuasa warga  yang dilakukan oleh  Kuasa Hukum Penggugat.

Saran tersebut dikemukakan advokad senior  itu menanggapi kisruh soal dugaan data warga TVM yang dimanipulasi dalam persidangan PTUN Senin (16/8) lalu.

Hari itu, sidang  memeriksa Saksi Fakta yang diajukan Tergugat II (Intervensi). Salah seorang pengacara masjid At Tabbayun, Rahmatullah dari Fayyad and Partners, menyoal adanya keberatan warga Muslim yang diklaim telah memberi kuasa kepada penggugat.

Rahmatullah memberitahukan Majelis Hakim bahwa  sebelumnya  sudah memasukkan nama kedua warga itu dalam daftar bukti Tergugat Intervensi kepada Majelis Hakim. Formatnya, pernyataan bantahan dari dua warga yang disebut menggugat.

Masing-masing, dengan nomor Bukti Kode no TH-24 yang menerangkan bahwa Andi Muchainin Ma’ruf, beralamat di Blok A1/55A, RT 01/10 TVM menolak adanya gugatan terhadap SK Gub DKI no 1021 tahun 2020 dan tidak setuju atas tindakan Penggugat melalui Ketua RT 1 Andy Widijanto K, yang mengatasnanamakan warga melakukan gugatan ke PTUN Jkt.

Baca Juga :  PLN Untung Besar di Kuartal III 2021, Ternyata Ini Strateginya

Lalu, nomor Bukti Kode TH-104, yang menerangkan bahwa Ir Budiharto beralamat di Blok E1/17, RT 05/10 TVM, menolak adanya gugatan terhadap SK Gub DKI no 1021 tahun 2020 dan tidak setuju atas tindakan Penggugat melalui Ketua RT 01/20 Hendro Hananto Putro, yang mengatasnanamakan warga melakukan gugatan di PTUN Jakarta.

Ketua Majelis Hakim DR Andi Muh. Ali Rahman SH, MH kemudian memanggil para Kuasa Hukum. Di depan Majelis Hakim, sambil memeriksa berkas, terjadi percakapan sengit. Kedua Kuasa Hukum sama-sama ngotot mengatakan kebenaran berkas bukti yang telah mereka sampaikan.

“Ya, kalau Anda merasa data Anda benar, laporkan saja ( pihak yang berwajib),” tantang Kuasa Hukum Penggugat.

Baca Juga :  Tarif PCR Turun Jadi Rp 275.000, Muncul Kekhawatiran Berimbas pada Kualitas Tes

Rahmatullah menjawab: “iya akan kami laporkan.”

Ketua Majelis Hakim kemudian melerai dan berjani Majelis Hakim akan meneliti   dua surat bukti yang substansi isinya berbeda.

Seperti dalam berita  sebelumnya “Terbongkar,  Dugaan Manipulasi Data   Penggugat Pembangunan Masjid Taman Vila Meruya” di  dalam sidang ke-5 PTUN,  dua warga TVM keberatan  namanya dicatut  ikut dalam list menggugat pembangunan Masjid At Tabayyun.

Data Andi Muchainin warga RT 01 diduga dipalsukan oleh  Ketua RT nya sendiri, Andy Widijanto. Sedangkan pemalsu data Ir Budiharto diduga Ketua RT Hendro Hananto.

Ketika dihubungi semalam, Andi dan Budiharto keukeuh tidak pernah memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta nomor 1021/2020 tanggal 9 Oktober 2020 . SK Gubernur itu sendiri terkait izin pemanfaatan aset/tanah milik Pemprov DKI Jakarta  dengan status sewa untuk dijadikan lokasi Masjid At Tabayyun.

 

Sanksi : Gugatan Batal

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua