JOGLOSEMARNEWS.COM Sosok

Kenangan dari Surjadi Soedirdja: Tenang dan Arif Menjawab Kritikan

Surjadi Soedirdja (tengah) bersama keluarganya. Foto: istimewa


 

Catatan: Ilham Bintang*

Surjadi Soerdirdja (selanjutnya : Pak Sur) menjadi Gubernur DKI Jakarta 1992-1997. Saya berkenalan semasa almarhum menjabat DKI 1 itu. Di PWI Jaya, saya menjabat ketua bidang pembelaan wartawan  priode almarhum Tarman Azzam menjadi Ketua.

Masa Pak Sur menjadi Gubernur DKI bisa dicatat tidak ada masalah dengan wartawan.  Bukan tidak ada masalah di Ibukota. Bukan tidak ada kritik menyorot kebijakan Pemprov DKI. Banyak kritik pers yang bisa bikin panas hati dan merah kuping jajaran Pemprov termasuk Gubernur DKI.

Advertisement

Namun, menghadapi semua itu Pak Sur bersikap cool. Pembawaannya yang tenang kebapakan, lebih sering memposisikan dirinya seperti orangtua.

“Mau diapain lagi, bisanya kita memang baru segitu,” ujanya. Itu ucapan pertama  Pak Sur yang mengesankan saya. Ini satu lagi ucapannya saya catat bermakna sangat ” dalam”. Menanggapi pemberitaan yang sering menyudutkan dirinya, Pak Sur tenang dan memilih bersikap arif.

“Saya sih tidak apa-apa. Kalau saya mengamati, sebenarnya yang wartawan sudutkan adalah dirinya sendiri, sebab cara dia mendapatkan dan menuliskan beritanya mengabaikan kode etik profesinya sendiri,” begitu pandangan Pak Sur.

Ingat, pada masa dia jadi Gubernur DKI, masih masa Orde Baru. Masa pemerintahan represif bagi pers masa itu. Pak Sur berlatar belakang militer, baru lepas menjadi Pangdam jaya (1988-1990) di sela dua tahun menjabat  Asospol ABRI (1990-1995) kemudian  menjadi Gubernur DKI.

Sedikit pun tidak melekat gaya kepemimpinan  militeristik selama menjadi DKI 1. Atau meniru gaya kepemimpinan songong para pejabat sipil. Pembawaan lelaki pendiam itu, memang tenang dan santun.

 

 

Kampaye Etika Profesi

Suatu kali, saya tawarkan kepada Pak Sur program PWI Jaya agar disokong biayanya oleh Pemprov DKI. Pak Sur setuju.

Nama programnya “Kampanye Etika Profesi/Kampanye Etika Pers.”

Kampanye KEJ bukan kepada wartawan, tetapi kepada  para camat dan lurah di DKI. Hanya sekali Pak Sur bertanya waktu persentasi program itu. “Kenapa camat dan lurah? Bukan kepada wartawan ?,” tanyanya.

Saya terangkan kepada beliau. Supaya aparat Pemprov mengenali parameter untuk menguji tingkat kepatuhan wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Kami akan membagikan buku kode etik jurnalistik. Biar tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wartawan. Dengan begitu,  para camat dan lurah bisa ikut mengontrol dan menangkal secara dini dampak buruk yang timbul akibat pemberitaan.

Persis setelah saya mengatakan Kode Etik Jurnalistik itu sesungguhnya adalah konsep operasional wartawan, Pak Sur ketuk meja. Setuju. Tidak lama kemudian saya dan anggota tim PWI Jaya pun beredar di beberapa kecamatan  dan kelurahan. Sayang program itu berhenti setelah Pak Sur tidak lagi menjabat Gubernur DKI.

Tapi karier politik Pak Sur terus meroket. Menjabat Menteri Dalam Negeri  (1999-2001) dan Menkopolhukam (2000- 2004).

DKI Jakarta terdiri atas satu kabupaten, lima kotamadya, 44 kecamatan, 267 kelurahan –menurut data 2017.  Pada masa Pak Sur Gubernur DKI memang belum sebanyak itu.

Menurut peta organisasi PWI Jaya masa itu, kantor Kelurahan dan kecamatan menjadi  kantong banyak  wartawan bermasalah. Istilah dulu ” wartawan bodrex”, sekarang ” wartawan abal – abal” atau “kaleng-kaleng”. Buzzer belum ada.

Setiap hari PWI Jaya menerima pengaduan praktek pemerasan  orang yang mencatut nama  wartawan kepada camat dan lurah. Rutin  “wartawan” mendatangi mereka dengan berbagai modus. Wartawan resmi sudah risih melihat praktek itu di lapangan. Mengganggu pekerjaan mereka.

Dari hasil penelusuran, kebanyakan yang nekad itu bukan wartawan. Hanya pecundang yang mengaku-ngaku wartawan. Mudah dikenali, penuh  atribut pers,  mulai dari topi, jaket, tas, sampai sepeda motornya.

Sticker yang mudah diperoleh di Pasar Senen, mendominasi perangkat kerjanya. Setiap lebaran, natal, tahun baru, mereka bikin list atau datang bergerombol  ketemu lurah dan camat. Minta THR.

Sampai ada yang tanya, agama mereka apa sih sebenanya? Hari-hari besar keagamaan apa pun, orang- orang itu juga yang datang. Pernah atas pengaduan masyarakat PWI Jaya yang bekerjasaka dengan pihak kepolisian berhasil menangkap 97 terduga pemerasan.

Tapi polisi tidak bisa memproses, karena kurang bukti. Hanya bisa ditahan 1 X 24 jam. Pihak korban tldak berani muncul apalagi membuat pengaduan resmi. Camat   dan lurah bingung. Sulit dia membedakan mana yang wartawan asli mana yang rombengan.

Halaman:   1 2 Semua