JOGLOSEMARNEWS.COM KOLOM

Menjadi Wartawan Itu Adalah….

Wartawan saat aksi menolak kekerasan. Foto: tempo.co


Catatan: Hendry Ch Bangun*

Ada teman bertanya, “Bang, aneh nggak kalau ada wartawan mau memenjarakan wartawan?”

Seketika saya jawab, “Aneh sekali. Terutama kalau dia sudah wartawan bersertifikat kompetensi. Seharusnya dia menghayati kode etik, Undang-Undang Pers. ”

Advertisement

Salah satu tonggak sejarah dari hasil reformasi yang menghasilkan Undang-Undang tentang Pers No. 40/1999 adalah dihilangkannya pemidanaan penjara bagi wartawan, dalam hal ini penanggung jawab media, yang bertanggungjawab atas semua ini media.

Undang-undang yang dihasilkan untuk mendobrak kriminalisasi pers, khususnya karena kepentingan politik rezim Orde Baru, mengatur mekanisme hak jawab.

Pers dibebaskan untuk melakukan kegiatannya, tetapi kalau pers keliru, melanggar kode etik, dia wajib memberi hak jawab sebagai bagian dari akuntabilitas pers, sebagai pertanggungjawaban ke publik.

Jadi apabila ada orang yang merasa dirugikan dengan produk jurnalistik, silakan meminta hak jawab ataupun mengadu ke Dewan Pers. Betul banyak anggota masyarakat yang tidak tahu isi Undang-Undang Pers meskipun usianya sudah 32 tahun, tapi itu berlaku.

Lho kan hak warga negara untuk menggugat pers? Betul, tetapi kalau semangat reformasi yang kini dia nikmati, jangan mau ambil enaknya saja.

Anda yang hidup di era Soeharto pasti tahu. Beda pendapat saja bisa diteror. Mengkritik aparat keamanan saja, bisa diinterogasi atau ditahan berhari-hari tanpa alasan. Media massa selalu ditelpon kalau ada informasi yang dianggap bakal merugikan, mau diberitakan.

Baca Juga :  Regulasi LHKPN yang Mandul

Sensor, breidel, intimidasi, kekerasan, oleh aparat keamanan, luar biasa banyaknya. Kalau saat ini Soeharto masih berkuasa, isi WA Group, Intagram, Twitter, pasti akan sopan, berbahasa baik. Atau setiap hari ribuan orang dibawa untuk diinterogasi.

Kemerdekaan pers yang ideal tentulah kebebasan yang dalam koridor etika, sejalan dengan Undang-Undang Pers dan meskipun ada banyak penumpang gelap yang memanfaatkan pers untuk kepentingan dirinya, itu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Peran serta itu diwujudkan dalam bentuk kontrol, mengingatkan apabila ada yang keliru, ikut meningkatkan kapasitas media dan wartawan sesuai posisinya.

Pejabat misalnya jangan ingin mengkooptasi media dan wartawan dengan uang, kemitraan, apalagi menggertak dan melakukan kekerasan.

Pengusaha silakan memanfaatkan media tetapi janganlan menjadikan media jadi tidak kritis terhadap agenda korporasi yang membutakan media dari polusi, monopoli, kerusakan alam, kerugian masyarakat, dan sebagainya.

Dalam kondisi sekarang, praktis hanya segelintir perusahaan media yang mampu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi wartawannya sehingga peran pemerintah, swasta, masyarakat, sebenarnya amat dibutuhkan.

Tetapi tetap dengan asumsi bahwa wartawan yang baik merupakan keuntungan bagi masyarakat dan bangsa, karena dia akan menjalankan tugas dan fungsinya seideal mungkin.

Dia dekat dengan siapa saja, tetapi dia tetap fokus untuk melakukan agenda medianya untuk tetap kritis. Dia kenal baik petinggi sipil dan militer tetapi sudut pandang dia adalah bagaimana agar beritanya semata-mata untuk kepentingan public.

Baca Juga :  Bisa Dibeli

Jadi apabila ada kebijakan yang merugikan masyarakat, dia kritik dengan beritanya. Dia selalu turun ke lapangan untuk merekam keluhan, melihat realitas, agar dapat menyuarakan aspirasi warga negara untuk didengar pengambil keputusan.

Pandemi yang sudah berjalan satu tahun setengah membuat banyak perusahaan pers kolaps, berkurang daya tahan ekonominya, dan hanya bertahan untuk tetapi hidup, yang berpengaruh pada operasional atau cara kerja.

Kesejahteraan wartawan ikut terimbas, dikurangi gaji atau tunjangannya, banyak yang bahkan terkena pemutusan hubungan kerja. Pelatihan menjadi barang mewah yang sulit terlaksana. Mau tidak mau ini semua berpengaruh pada kualitas karya jurnalistik.

Belum lagi kalau wartawan diberikan target untuk menghasilkan sejumlah berita dalam satu hari, sebagaimana lazim terjadi di media siber atau online. Kuantitas dinomorsatukan, kualitas, nanti dulu.

Khusus untuk media online ini, masyarakat menyaksikan bagaimana dalam dua tahun ini setiap pengelola berlomba-lomba mencari perhatian publik agar produknya paling dulu diklik.

Media yang didirikan dengan modal puluhan atau sekian ratus milyar, yang mestinya setia pada mutu, ikut-ikutan memakai cara itu agar balik modal.

Ada sekian ratus trilyun rupiah nilai pasar iklan tetapi sebagian besar sudah disedot media sosial dan aggregator berita, maka kue yang tersisa menjadi rebutan perusahaan media  dengan cara apapun. Wartawan lalu menjadi korban tak terhindarkan.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua