JOGLOSEMARNEWS.COM KOLOM

Bisa Dibeli

Begog D. Winarso, Foto: Istimewa


 

Oleh: Begog D Winarso*

Wacana amandemen konstitusi (UUD 1945) selalu menjadi topik pembicaraan, tepatya obrolan, publik di berbagai kesempatan. Mereka kebanyakan sepakat UUD 1945 diamendemen, namun dibatasi hanya pada wewenang MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tidak diperlebar pada hal lain, seperti perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kalau itu nanti yang dilakukan masa jabatan DPR dan DPD juga ikut diperpanjang. Pemilu 2024 pun ditunda,” ujar seorang aktivis antikorupsi dalam obrolan di warung bakmi langganan saya, Kamis (9/9) malam.

Advertisement

Kata dia lagi, “Pak Presiden Jokowi sejak awal menolak masa jabatan presiden diperpanjang. Kalau perubahannya terbatas hanya pada PPHN, Pak Jokowi kan oke-oke wae. Ini artinya, Pak Jokowi tak ingin amendemen melebar ke mana-mana.”

Gagasan amendemen konstitusi dilontarkan secara resmi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD. Ia mengemukakan perlunya perubahan terbatas UUD 1945, khususnya untuk menambah wewenang MPR menetapkan PPHN.

Rumor yang berkembang banyak orang yang sekarang intens bekerja untuk meloloskan rencana perubahan konstitusi bukan hanya menambah pasal PPHN. Tapi juga memasukkan pasal memperpanjang masa jabatan presiden, masa jabatan DPR, dan masa jabatan DPD hingga tahun 2027. Mereka itu kita duga adalah elite dan kelompok yang selama Jokowi menjadi presiden (dua periode) diuntungkan. Mereka ingin mempertahankan status quo karena sudah merasa nyaman dengan jabatan yang disandang. Pun golongan pengusaha kakap yang selama ini menangguk banyak laba.

Mereka (yang berstatus pejabat) rajin ngobyek memburu proyek apa saja untuk dirinya, keluarga dan kelompoknya. Berkembang pula rumor bahwa mereka rela patungan dana untuk kepentingan lobi-lobi politik ke MPR demi meloloskan amendemen yang bahasannya ditambah memperpanjang jabatan presiden, DPR, dan DPD. Alasan yang diusung di antaranya adalah pandemi Covid-19 dan masih banyak proyek pembangunan yang belum kelar serta masih dalam perencanaan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tampaknya tanggap dengan kondisi tersebut. Ia menilai bahwa kebangsaan saat ini seperti terjebak dalam polarisai ekstrem. Terkait gagasan amendemen UUD 1945 ia mengingatkan semestinya dipikirkan dengan hikmah kebijaksanaan yang berjiwa kenegaraan otentik. Jangan sampai ada kepentingan jangka pendek yang memperberat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998, serta lebih krusial lagi bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945, yang dirancang bangun dan ditetapkan oleh pendiri bangsa kita 76 tahun silam.

Elite dan kelompok yang menghendaki perubahan konstitusi selain PPHN, tapi juga merubah masa jabatan presiden, DPR dan DPD mirip sikap atau jiwa Kurawa yang angkara murka: serakah, bengis dan tamak. Mereka yang berjiwa begitu selalu memiliki keinginan serba singkat atau instan. Sangat ingin sugih bondho, sangat ingin disegani/dihormati, sangat ingin bahagia, dan sangat ingin menang sendiri. Maunya jagat diemperi atau kaya segalanya meski itu diperoleh dengan cara menabrak hukum.

Mereka tak peduli dengan nasib rakyat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi dan diserang Covid-19 yang entah kapan pagebluk ini berakhir. Dalam benaknya harta kekayaan dan jabatan adalah segala-galanya. Mereka khawatir segala kenikmatan yang dirasakan selama ini diusik oleh siapa/pihak manapun. Karena itu, mereka melakukan berbagai cara untuk melanggengkan apa yang dimiliki saat ini.

Siapakah mereka itu? Publik banyak yang paham dan tahu. Harta kekayaan mereka berlimpah ruah. Kekayaan berupa uang disimpan di beberapa bank dengan atasnama orang lain – saudara atau sahabat serta asisten rumah tangganya. Begitu juga hektaran tanah pekarangan, bahkan perkebunan dan tambang. Modus ini demi amannya aset-aset miliknya. Sedia payung sebelum hujan. Mereka ingin sugih tujuh turunan.

Sobat saya, seorang pengusaha di Jakarta, punya cerita menarik. Kata dia, dirinya punya kenalan seorang komisaris di sebuah BUMN. Sang komisaris itu dulunya “bukan siapa-siapa”, kini kaya raya. Selain rumahnya di daerah asal dibangun mewah, ia memiliki apartemen bernilai miliaran rupiah di Jakarta. Juga beberapa bidang tanah di daerah asal serta simpanan uang di bank. Sebagai komisaris ia mengaku take home pay yang resmi per bulan hanya antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua