Geregetan 3 Kali Investor Kakap Kabur Ditolak Warga, Bupati Sragen: Pak Presiden Saja Memberi Kemudahan!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati meminta masyarakat merubah pola pikir atau mindset terkait investasi yang masuk.

Pasalnya, masuknya investor ke sebuah daerah akan berimbas positif membawa kemajuan bagi daerah tersebut.

Hal itu diungkapkan Bupati menyusul ribut yang terjadi terkait pembangunan PT Glory Industrial Semarang di Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Sragen.

Akibat polemik di Bener itu, bahkan bupati ikut dilaporkan ke Polres Sragen oleh warga yang menggandeng 18 advokat di bawah bendera PBH Peradi.

“Kami di pemerintah mensupport kalau ada investor datang memberikan investasinya. Kudune (harusnya) masyarakat memberikan ruang. Karena dengan adanya investasi, daerah itu akan terlihat maju,” paparnya saat ditemui wartawan di Pemkab Sragen, dua hari lalu.

Dengan keterpurukan ekonomi seperti ini, Bupati menyebut target investasi kota tidak akan tercapai jika masyarakat tidak bisa berfikir positif untuk menumbuhkan iklim investasi positif.

Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, sulit juga bagi daerah untuk mencari investor. Sehingga jika ada peluang investasi masuk ke Sragen, hendaknya bisa disambut dengan baik.

Ia menggambarkan akibat kurangnya pemahaman warga, beberapa peluang investasi besar yang masuk ke Sragen akhirnya kandas.

“Kemarin sudah ada yang lihat tanah di Sambungmacan untuk investasi tapi akhirnya tidak jadi. Kemudian di Bonagung Tanon juga nggak jadi, di Cepoko Sumberlawang juga sama akhirnya juga nggak jadi. Kalau kita begini terus iklim investasi akan tidak sehat,” ujarnya sedikit menggerutu.

Menurutnya, kendala masuknya investasi saat ini justru bukan lagi terletak pada sistem investasinya.

Akan tetapi seorang investor yang mau membuat investasi kini lebih melihat kondisi di sebuah wilayah itu apakah izin investasinya dipersulit atau tidak.

Pasalnya, pemerintah pusat dan Presiden saat ini sudah memberikan ruang kemudahan bagi investor. Yakni dengan kebijakan peniadaan IMB hingga izin HO atau izin lingkungan.