JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Makin Panas, Warga Tuding Kades Tak Jujur Soal Pembangunan PT Glory. Sebut Kami Tunggu di Persidangan!

Warga Desa Bener, Ngrampal, Sragen saat membentangkan spanduk berisi tuntutan kompensasi pembangunan pabrik PT Glory sebelum demo ke balai desa, Senin (26/7/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Salah satu perwakilan warga Desa Bener, Ngrampal, Sragen, Danan Heruwanto menuding Kadesnya tak jujur atau berbohong soal dokumen pembangunan pabrik PT Glory Industrial Semarang di Dukuh Benersari.

Pernyataan itu dilontarkan terkait statemen Kades yang menyampaikan sudah memberikan dokumen ke warga.

“Bohong itu. Seingat kami, yang ada adalah kata-kata kalau melihat boleh, jangan dipoto. Sampai sekarang saya belum melihat, ditanyakan kayaknya dibawa PT Glory,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (19/9/2021).

Ia mengatakan soal mekanisme penutupan jalan yang oleh Kades disebut sudah prosedural dan melalui kesepakatan, nantinya akan ia tanyakan saat persidangan.

Advertisement

Menurutnya jika sudah prosedural, maka logikanya tidak akan muncul konflik sosial. Ia balik menyebut sudah pernah
mempertanyakan lewat surat sebanyak tiga kali ke desa karena warga merasa keberatan atas penutupan jalan.

“Kami merasa belum pernah diperlihatkan dokumen berita acara penutupan jalan. BPD, Bayan, ketua RT waktu kami tanyakan mereka jawab tidak tahu tentang penutupan jalan. Kata mereka lebih baik ditanyakan kepada Pak Lurah langsung. Kami tanyakan langsung melalui demo jawabannya, dokumen dibawa PT Glory dan hingga sekarang belum pernah diperlihatkan. Sehingga kami adukan ke kepolisian. Kami tunggu nanti di persidangan,” kata Danan.

Baca Juga :  Heboh Fenomena Hujan Es Sebesar Kelereng Landa Sejumlah Wilayah di Sragen. Pohon-Pohon Dilaporkan Bertumbangan

Sementara, terkait proses pembangunan yang dilakukan PT Glory dengan dasar NIB, ia menilai NIB hanya untuk kelas UMKM bukan untuk operasional perusahaan dengan lahan 10.000 m2.

Menurutnya, pada UU Cipta Kerja No 11/2021 masih menjadi polemik. Perusahaan diperbolehkan sambil membangun untuk sarana prasarana perusahaan artinya izin operasional perusahaan tetap tidak diperbolehkan.

“Kalau izin operasional harus menunggu perizinan berusaha, muncul dulu dalam sistem RBA, karena sistemnya terintegrasi. Nah, karena terintegrasi Amdal-nya perlu dipertanyakan. Otomatis dengan kata terintegrasi ini perizinan berusaha tidak mungkin akan bisa keluar, kalau izin lingkungan tidak ada,” katanya.

Kemudian di PP 22/2021 di pasal 34, ia menyebut keterlibatan masyarakat tetap diprioritaskan dalam penyusunan Amdal Sedangkan sebagai warga terdampak langsung, ia mengklaim belum pernah memberikan izin secara khusus untuk aktivitas operasional perusahaan PT Glory.

Baca Juga :  Sragen Hari Ini Hanya Tambah 1 Kasus Positif, 2 Lokasi Isolasi Sudah Kosong, Warga Tervaksin Mencapai 842.257

Lantas yang ia laporkan ke kepolisian bukan hanya masalah perijinan namun juga penyerobotan jalan oleh PT Glory yang ditutup permanen.

Sementara, ia membantah ketika ada anggapan merupakan kelompok orang yg mengambil keuntungan pribadi.

Ia mengklaim dirinya adalah bagian dari kelompok warga yang terdampak langsung dari pembangunan PT Glory.

“Dan sesuai yang dicantumkan dalam UU CK 11/2021, kami tidak pernah diajak konsolidasi dan sosialisasi atas pembangunan itu. Melainkan hanya
beberapa orang saja, dan itu pun kurang jelas arahannya,” katanya.

Sudah Prosedural

Sebelumnya, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menanggapi santai terkait laporan ke Polres yang dilakukan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sragen terkait penutupan jalan desa di Bener, Ngrampal untuk pabrik garmen PT Glory Industrial di desa itu, Kamis (16/9/2021).

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua