SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% pada akhir 2021 dan 5,2% pada tahun 2022.
Proyeksi ekonomi nasional Indonesia tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto realistis.
“Hal ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi secara global,” ujar Menko Airlangga, dalam Webinar UOB Economic Outlook 2022 bertajuk Empowering the Indonesian Economy for Stronger Recovery di Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Menko Airlangga menegaskan, keyakinan tersebut muncul dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi terkini.
Airlangga mencontohkan, pada Triwulan II-2021, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 7,07% (yoy), tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage atau terbaik dalam 16 tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara peer yang telah merilis angka pertumbuhannya seperti Vietnam (6,6%), Korea Selatan (5,9%), dan Arab Saudi (1,5%).
“Pada Semester I-2021, berbagai indikator utama terus menunjukkan prospek perbaikan,” papar Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Sementara, aktivitas manufaktur dan permintaan terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai meningkat lagi pada Agustus 2021.
Sementara itu, dari sisi eksternal, ekspor menunjukkan peningkatan, sehingga Neraca Perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 15 bulan berturut-turut dan cadangan devisa relatif tinggi sebesar US$144,8 miliar.
Kondisi tersebut menurut Airlangga, menunjukkan terjaganya ketahanan sektor eksternal. Pemerintah juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi di sisa tahun ini dan diharapkan perekonomian dapat kembali tumbuh ekspansif pada Triwulan IV-2021.
Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut Airlangga, sangat bergantung pada peran serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengendalian pandemi Covid-19.
“Pemerintah terus memperkuat pengendalian pandemi dari sisi hulu hingga hilir guna memastikan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif,” lanjutnya.
Selain itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus ditingkatkan untuk mendukung penanganan Covid-19. Komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui refocusing APBN dalam mendorong peningkatan anggaran PEN 2021 menjadi sebesar Rp 744,77 triliun.
“Refocusing ini akan mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran untuk berbagai perlindungan sosial, seperti percepatan pencairan Bantuan Sosial Tunai, peningkatan jumlah penerima manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, serta meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah,” beber Menko Airlangga.
Keberlangsungan sektor usaha juga tetap menjadi fokus utama Pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha.
Per 20 Agustus 2021, program penempatan dana Pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp 419,78 triliun yang berasal dari Bank Himbara, Bank Syariah, dan BPD.
Khusus untuk UMKM, telah disalurkan kredit sebesar Rp 241,48 triliun atau 57,53% dari total penyaluran kredit.
Selain itu untuk pelaku UMKM, dukungan terus diberikan melalui tambahan BPUM dan Bantuan PKL, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun.
Terkini, Pemerintah juga meluncurkan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW), menyasar pelaku UMKM informal yang selama ini belum tersentuh oleh program-program lain.
Dukungan tambahan dalam menjaga daya beli juga diberikan melalui Program Kartu Prakerja. Program tersebut telah diberikan kepada 2,7 juta penerima efektif dengan total insentif sebesar Rp 6,47 triliun sepanjang Semester I 2021 di 514 kabupaten/kota.
“Mengingat potensi dampak Covid-19 yang dapat berlanjut hingga 2022, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PEN tahun depan. Alokasi anggaran PEN di 2022 adalah Rp321,2 triliun. Alokasi ini berpotensi meningkat mengikuti dinamika penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Kemudian, untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mendukung percepatan investasi, Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI berperan mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Investasi yang dikelola LPI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mendorong transisi menuju ekonomi baru. Pemerintah juga akan segera mengalokasikan modal tambahan sebesar Rp 60 triliun di 2021 untuk mendukung optimalisasi LPI bagi perekonomian,” ujarnya. Suhamdani
