Banyak Formasi Mutasi Perdes di Sragen Ngandang, Lulusan Sarjana dan S2 Bertumbangan, Ada Apa Gerangan?

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Proses seleksi mutasi perangkat desa yang saat ini berlangsung di Sragen kembali menuai keluhan.

Sejumlah peserta mengeluh tak habis pikir dengan proses ujian kompetensi tertulis dan penilaian yang dilakukan pihak ketiga atau LPPM.

Pasalnya tak sedikit formasi mutasi yang akhirnya tetap kosong karena tak ada peserta yang lulus passing grade. Ironisnya banyak peserta yang gagal itu notabene berijazah sarjana bahkan ada yang S2.

Fenomena banyaknya peserta yang gagal dan formasi kosong itu terjadi tidak hanya pada proses mutasi dengan calon dua atau lebih. Akan tetapi sejumlah desa dengan calon tunggal pun juga banyak yang gagal lulus.

Fakta itu diungkapkan Ketua Paguyuban Perangkat Desa (Praja) Kabupaten Sragen, Sumanto. Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengaku banyak mendapat keluhan dari peserta yang gagal lolos.

Padahal secara kompetensi dan ijazah, sebagian besar lulusan sarjana yang diyakini memiliki kompetensi dan pengalaman pengabdian sebagai perangkat desa.

Keluhan itu diterima dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Tanon, Plupuh dan beberapa kecamatan lainnya.

“Banyak keluhan ke kami, di beberapa desa di Tanon, Plupuh dan lainnya tetap tidak terisi. Karena calonnya nggak ada yang lulus passing grade. Yang calon tunggal dan sarjana ada yang tidak lulus, yang calon dua orang pun juga nggak ada yang lolos. Bahkan di Plupuh, calon tunggal lulusan S2, pernah PJ carik dan jadi pendamping desa, juga tidak lulus,” paparnya Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, sejauh ini belum ada yang mengadu secara resmi dan mayoritas hanya sebatas menyampaikan keluhan.

Sehingga Praja memang tidak bisa menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran.

Meski demikian fenomena banyaknya peserta yang gagal lolos ujian CAT (computer assisted test) itu menjadi keprihatinan tersendiri. Menurutnya terlepas dari urgensinya, penerapan CAT dianggap tidak relevan untuk seleksi mutasi Perdes.

“Kami tidak ingin menuduh atau menuding ada apa. Mungkin ya memang nasib saja. Tapi kalau dirasa, ada peserta lulusan sarjana apalagi S2 sampai tidak lulus kok ya kebangeten. Kalau standar soalnya terlalu tinggi kok ya ada yang lulus, kalau nggak tinggi kok sarjana banyak yang nggak lulus. Pada nggrundelnya di situ,” terangnya.

Sumanto memandang tes CAT tidak relevan untuk mutasi karena akan mengabaikan pengabdian yang selama ini dimiliki perangkat desa.

Padahal realitanya, apa yang diujikan pada CAT itu belum tentu diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari para perangkat.

“Ironis kan misalnya pengabdian dan kemampuan mereka akhirnya kalah hanya dengan tes komputer,” jelasnya.

Selain itu, berdasarkan UU, standar kompetensi perangkat desa adalah lulusan SMA. Sehingga standar ujian untuk mereka pun semestinya setara dengan kompetensi SMA.

“Ketika diuji dengan kompetensi setara sarjana ya tidak pas,” tandasnya.

Kabag Pemerintahan Setda Sragen, Rina Wijaya mengatakan sejauh ini belum ada komplain atau permasalahan yang terdeteksi dari proses mutasi Perdes saat ini.

Soal passing grade, memang sudah ditentukan nilai ambang batas minimal untuk dinyatakan lulus adalah 60 di setiap ujian.

Dari tiga ujian yakni komputer, ujian tertulis dan praktik, peserta harus bisa melampaui ambang batas pada semua ujian.

“Misalnya ujiannya komputer dan praktik semua dapat 100, tapi ujian tertulisnya kurang dari 60 ya nggak lulus,” ujarnya.

Perihal fakta adanya peserta lulusan sarjana yang kalah dari lulusan SMA, menurutnya jenjang kelulusan tidak bisa dijadikan patokan.

“Karena yang menentukan adalah hasil ujiannya,” tukasnya. Wardoyo