JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

PTSL Desa Kecik Sragen Diduga Jadi Ajang Pungli. Berdalih Diproses Reguler, Puluhan Warga Ditarik Tambahan Biaya Rp 2,5 Hingga Rp 3 Juta

Sugiyanto, salah satu pemohon PTSL di Desa Kecik, Tanon, Sragen saat menunjukkan berkas persyaratan sertifikasi warga yang dikembalikan oleh Kades setelah indikasi pungli dibongkar, Jumat (22/10/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kecik, Kecamatan Tanon, Sragen tersandung masalah.

Program penyertifikatan tanah secara gratis dari pemerintah itu diduga diwarnai pungutan liar (pungli). Tak tanggung-tanggung, warga ditarik bayaran tambahan jutaan rupiah.

Modusnya, warga dikelabuhi dengan bahasa kuota PTSL sudah habis. Dengan dalih itu, Kades kemudian mendatangi warga dan mematok tarif Rp 2,5 juta – Rp 3 juta sebagai biaya tambahan untuk mengurus lewat jalur reguler.

Padahal, berkas sertifikat warga itu oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak diproses reguler melainkan melalui PTSL.

Dugaan pungli itu terbongkar setelah sejumlah warga mengungkap tarikan tak wajar itu kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).

Salah satu warga pemohon PTSL, Sugiyanto mengungkapkan dugaan pungli itu bermula ketika Desa Kecik mendapat kuota PTSL tahun 2020.

Setelah disosialisasikan ke warga, kemudian program itu dijalankan setelah dibentuk panitia tingkat desa.

Dari hasil pendataan, total ada 170 bidang tanah yang didaftarkan. Setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah dan disepakati biaya per bidang sebesar Rp 600.000.

Sugiyanto ikut mendaftar untuk dua bidang tanah atas nama adiknya, Sulistya Puji Lestari dan Sarwoko. Namun seiring turunnya Surat Edaran (SE) Bupati soal biaya PTSL, kemudian panitia menurunkan biaya menjadi Rp 500.000 per bidang.

“Kemudian dalam perjalanannya, disampaikan bahwa program PTSL kena saving (pemangkasan) anggaran. Dari jumlah awal 170 bidang, masih sisa 68 bidang. Yang 102 bidang sudah selesai di 2020 dan sudah dibagikan, nah masih sisa 68 bidang,” terangnya.

Baca Juga :  Tolak Penarikan Jatah Bengkok, Puluhan Perangkat Desa di Tanon Sragen Demo Tuntut Perbup 76 Dibatalkan. Dinilai Merugikan Rp 3,5 Miliar

Setelah membagikan 100an sertifikat yang jadi, lanjutnya, Kades kemudian menyampaikan bahwa bahwa kuota PTSL dari BPN untuk Kecik sudah habis.

Kemudian warga pemilik 68 bidang diminta datang ke rumah Kades dan disampaikan jika mau berlanjut maka akan diproses reguler. Sebagai biaya tambahan, warga diminta menyiapkan Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta.

“Awalnya adik saya ditelpon Pak Lurah kalau program PTSL kuotanya sudah habis. Saya suruh minta surat keterangan kalau PTSL sudah habis, tapi Pak Lurah nggak mau ngasih,” terangnya.

Karena penasaran, ia pun mengkroscek ke BPN Sragen dan berhasil menemui tim BPN yang menangani PTSL Kecik.

Hasilnya, ternyata dari tim BPN memastikan sisa 68 bidang itu tidak diajukan lewat proses reguler tapi tetap diproses melalui program PTSL.

Merasa sudah dikibuli, warga akhirnya mendatangi balai desa untuk menanyakan kejelasannya ke Kades. Semula Kades sempat berkilah.

Namun setelah ditunjukkan bukti daftar 68 bidang tetap diproses PTSL dari BPN, Kades baru mengakui jika PTSL Kecik memang dilanjutkan.

“Padahal warga sebagian besar sudah terlanjur membayar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta. Kalau saya belum saya kasih karena tahu itu diproses PTSL, jadi baru bayar Rp 1 juta 2 bidang sesuai biaya awal 2020. Jadi Pak Kades saat itu gerilya door to door ada yang by phone, kalau pingin jadi sertifikat harus bayar DP 2,5 juta sampai Rp 3 juta dengan program reguler. Bahkan ada tetangga sebelah saya 4 bidang diminta Rp 14 juta,” terang Sugiyanto.

Baca Juga :  Perhatian, TPU Manding dan SI Sragen Sudah Penuh, Pemkab Siapkan TPU Baru di Perno Sukodono. Bisa Tampung 10.000 Makam Bayarnya Rp 150.000

Atas kejadian itu, pihaknya menduga sudah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mengarah pungli.

Sebab dari awal Kades terkesan sudah tidak jujur dan seolah ingin memanfaatkan momen saving program PTSL untuk menarik biaya dengan dalih diregulerkan.

Lantas, ia juga menengarai telah terjadi pelanggaran administrasi dari pelaksanaan PTSL di Kecik. Sebab dari awal sampai kemudian dibubarkan usai proses 2020 selesai, ternyata panitia bekerja tanpa SK dari Kades. Pun dengan program PTSL di 2021, juga tidak ditangani oleh panitia.

“Bahkan waktu kami tanya, ketua panitia akhirnya menjawab memang nggak dibuatkan SK. Katanya panitia hanya mung dinggo (dipakai) formalitas. Apa-apa prosesnya semua tergantung Pak Lurah,” urainya.

Kembalikan Uang

Tak lama setelah modusnya terbongkar, Sugiyanto menyampaikan Kades kemudian diam-diam gerilya mengembalikan uang tarikan ke warga.

Meski sebagian menolak menerima, Kades tetap berusaha meninggalkan uang di rumah warga.

Berkas yang sebenarnya sudah di BPN kemudian ditarik kembali dan oleh Kades melalui panitia dikembalikan lagi ke warga. Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan warga.

“Ada yang dikembalikan utuh, ada yang dipotong dengan alasan untuk biaya wira-wiri. Ini kan sudah nggak bener lagi. Lalu waktu kami datangi ke balai desa bulan Agustus katanya dia baru saja tahu kalau itu diproses PTSL. Lha padahal kami dari bulan Juni sudah tahu kalau program PTSL Kecik dilanjutkan. Kan hanya alibi saja karena sudah terlanjur ketahuan,” terangnya.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua