Ganjar Bersama Kemenkeu Cara APBN dan APBD Beri Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kunjungan dari Pemerintah Pusat kembali diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kali ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kedatangan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Awan Nurmawan Nuh, beserta rombongan Kemenkeu lainnya.

Kunjungan yang bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/10/2021) itu membahas seputar tata keuangan pusat dan daerah di tengah problematika pandemi Covid-19. Ganjar bersama pihak Kemenkeu saling menyampaikan inspirasi dan aspirasi.

Pengelolaan APBN dan APBD menjadi pembahasan pertama dalam kunjungan tersebut. Diskusi dikerucutkan mengenai bagaimana APBN dan APBD dapat menstimulus ekonomi selama pandemi Covid-19.

“Tadi Irjen Kemenkeu berkunjung untuk memastikan governance kita tetap berjalan. Karena ini masih masa pandemi, bagaimana kita menggunakan keuangan negara dengan benar, bagaimana APBN dan APBD menstimulus ekonomi,” tutur Ganjar sebagaimana dilansir dari jatengprov.go.id, Selasa (9/11/2021).

Ganjar menyebutkan hal selanjutnya yang dibahas adalah masalah apa yang menyangkut konteks governance dan auditing system, serta bagian mana saja yang berpotensi memunculkan problematika.

“Tadi diungkapkan semua bahwa penentuan harga sendiri yang berbeda, dari waktu ke waktu kok berbeda khususnya ketika kita beli peralatan terkait pandemi. Ini yang tadi disampaikan, nanti akan kita tindak lanjuti dan diskusikan lagi. Intinya bagaimana mengamankan uang negara dalam kondisi pandemi seperti ini. Uang yang kita keluarkan harus bisa mendorong ekonomi tumbuh,” jelasnya.

Sinkronisasi sistem antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menjadi pokok penting yang disampaikan Ganjar. Implementasi prinsip keterbukaan diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah pusat.

“Ini penting banget, sehingga semua bisa tahu dan tidak ada yang disembunyikan karena uang negara semua harus di-disclosed, semua harus terbuka. Sinkronisasi sistem ini yang menurut saya penting, sehingga Irjen Kemenkeu datang ke sini untuk memberikan briefing sekaligus mendapatkan masukan dari daerah,” imbuhnya.

Urgensi lain yang diangkat dalam kunjungan Kemenkeu tersebut yakni persoalan sistem e-audit. Sistem tersebut harus dimasukkan mengingat pesatnya perkembangan era digitalisasi saat ini.

“Beliau ini sudah ke provinsi lain juga dan saya kira sama problemnya, karena situasinya memang turbulens kemarin, tidak pasti. Jadi kita mesti membuat sinkronisasi. Kalau sudah audit saya rasa kita sudah harus masuk e-audit,” pungkas Ganjar.

Itulah empat poin yang menjadi pembahasan pokok antara Ganjar bersama jajaran Kemenkeu. Adanya komunikasi antara pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memang perlu dijalin agar tercapai adanya sinkronisasi. Linda Andini Trisnawati