SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pandemi covid-19 memberikan tekanan pada semua lini kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, juga memunculkan gerakan kolaborasi dari berbagai lapisan.
Kerja nyata yang dilatarbelakangi semangat kolaborasi, terbukti meringankan beban mereka yang terdampak, sehingga layak diapresiasi.
Terkait hal itu, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) menginisiasi pemberian Anugerah Tangguh Adhiwirasana kepada pihak-pihak yang unggul dalam penanganan kebencanaan. Melalui tema “Kolaborasi Indonesia Tangguh Bencana”, diharapkan dapat menjadi penyemangat daerah dalam siklus penanganan pandemi COVID-19, serta percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan kolaborasi penanganan bencana.
Ketua Panitia Anugerah Tangguh Adhiswirasana, I Nyoman Gde Agus Asmara mengatakan, penilaian telah dilaksanakan dalam beberapa tahap, sedangkan pemberian penghargaan rencananya akan dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
“Semua pihak sudah terlibat termasuk satgas daerah. Hal ini mengindikasikan daerah-daerah unggul ini mampu menjalankan kolaborasi dengan baik,” terangnya dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, yang digelar secara daring, Selasa (9/11/2021).
Diakui Nyoman, penanganan pandemi sejauh ini belum ada rumusnya. Karena itu setiap daerah di Indonesia sampai saat ini terus berproses dalam menangani pandemi secara efektif dan efisien. Terkait hal tersebut, menurutnya, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara reguler tiap tahun guna memberikan apresiasi bagi kepemimpinan kolaboratif dalam menangani kebencanaan.
“Juga diharapkan menjadi pemicu untuk terus berbenah, belajar, menyempurnakan strategi dan hal- hal lain di daerah untuk penanganan pandemi,” lanjutnya.
Ditambahkan Juru Bicara Vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, ada beberapa kriteria yang dilihat terkait bagaimana daerah menghadapi kondisi pandemi, terutama kolaborasi lintas sektor menjadi sesuatu yang harus dilakukan di masa pandemi.
“Tidak bisa hanya sektor kesehatan, sementara sektor lain tidak patuh. Saat rem darurat, semua sektor harus melakukan hal yang sama. Bagaimana kebijakan pemerintah disikapi masyarakat dengan patuh, bagaimana Pemda mengajak beberapa elemen masyarakat agar memahami penerapan aturan PPKM,” tukasnya. Triawati
