YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menyusul munculnya kasus pungutan liar (Pungli) di sekolah, Ombudsman RI Perwakilan DIY meminta Pemda DIY dan Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) DIY untuk melakukan pengawasan ke sekolah.
Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi mengatakan hingga saat ini masih banyak pungli di sekolah yang berkedok sumbangan.
Padahal faktanya sumbangan tersebut wajib diberikan dan nominalnya sudah ditentukan.
“Praktik pengumpulan sumbangan sekolah masih terjadi. Kami mendorong Pemda DIY untuk menghentikan praktik tersebut. Kami selalu menerima keluhan terkait sumbangan tersebut, sudah kami sampaikan juga ke Disdikpora DIY. Tapi sampai saat ini masih terjadi,” katanya, Selasa (09/11/2021).
Ia menilai dengan masih adanya pungli di sekolah menunjukkan kurang seriusnya Pemda DIY dalam mengatasi pungli.
Menurut dia pengawasan dan penindakan Disdikpora DIY masih kurang serius.
Budhi mendorong agar Pemda DIY merevisi Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan.
Dalam Perda tersebut memang memperbolehkan sekolah meminta sumbangan.
Hanya saja pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat.
Menurut dia Perda tersebut juga harus direvisi agar menutup ruang bagi sekolah untuk mengambil pungutan.
Ia juga mendorong agar sekolah lebih kreatif dalam mengumpulkan pendanaan.
“Sekolah bisa lebih kreatif, bisa dengan CSR perusahaan. Kami mendorong agar Perda nomor 10 Tahun 2013 direvisi,” ujarnya.
Ia menambahkan pengawasan yang harus dilakukan meliputi legalitas, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan.
Sehingga uang yang diterima sekolah legal untuk digunakan.
“Sekolah bilangnya untuk pengembangan sekolah atau untuk institusi. Bunyinya seperti itu tetapi faktanya nggak ada. Apakah kemudian bangku sekolah baru setiap tahunnya? Kan tidak. Nah ini yang harus diawasi,” imbuhnya.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
