JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Geger Demo Penarikan Tanah Bengkok, Sekda Sragen Kekeh Sudah Sesuai Regulasi. Simak Penjelasan Lengkapnya!

Puluhan perangkat desa di Kecamatan Tanon Sragen saat berdemo menolak penarikan tanah bengkok. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen melalui Sekda, Tatag Prabawanto menegaskan kebijakan penarikan tanah bengkok jatah Kades dan perangkat desa, sudah sesuai dengan regulasi.

Kebijakan penarikan tanah bengkok itu juga muncul atas regulasi-regulasi di atasnya.

Penegasan itu disampaikan menyikapi aksi protes paguyuban perangkat desa (Praja) terhadap SE penarikan tanah bengkok yang digelar melalui demo di Kecamatan Tanon, dua hari lalu.

“Kebijakan itu (penarikan tanah bengkok) sudah ada di Undang-undang 2014. Kemudian ada di PP, ada di PMD 20 tahun 2018. Jadi semua sudah sesuai regulasi,” paparnya kepada Joglosemarnewa.com, Senin (6/12/2021).

Tatag menyampaikan Perbub No 76/2017 yang mengamanahkan penarikan tanah bengkok itu juga sudah disusun mendasarkan payung hukum yang ada di atasnya.

Baca Juga :  Longsor di Sambirejo Sragen, 3 Rumah Tertimpa Material, Jalan Desa Tertimbun

Sehingga dipastikan tidak ada regulasi yang ditentang atau ditabrak dari kehadiran Perbup tersebut.

Menurutnya tidak ada kepentingan lain selain menyesuaikan regulasi dan menindaklanjuti aturan dari atas saja.

“Pertimbangan yang lain tidak ada. Kami di daerah hanya menindaklanjuti apa yang sudah tertuang di UU, di PP, di PMD saja,” tegasnya.

Soal tudingan kebijakan itu bakal menghilangkan Rp 3,5 miliar hak kades dan Perdes dari tanah bengkok, Sekda menepisnya.

Ia menggaransi hasil pelelangan tanah bengkok nantinya semuanya juga dikembalikan ke kades dan Perdes dalam bentuk tunjangan atau gaji bulanan.

“Merugikan dari mana? Lha wong nanti hasil lelang buat mereka 100 persen kok. Lha yang 5 persen itu kan BO (biaya operasional) lelang yang nerima ya panitia desa kono. Nggak ada yang masuk Pemda,” tegasnya.

Baca Juga :  Sosok Wowok Prakoso, Miliarder Muda asal Sukodono Sragen yang Bikin Dunia Tercengang. Dulu Hanya Kurir JNE, Kini Raup Ratusan Juta Perhari Lewat Bisnis Online (Bag 1)

Tolak Penarikan Bengkok 

Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi demo puluhan perangkat desa yang tergabung dalam paguyuban perangkat desa (Praja) Kecamatan Tanon di depan kantor kecamatan setempat, Jumat (3/12/2021).

Mereka menuntut Pemkab membatalkan peraturan bupati (Perbup) Nomor 76 tahun 2017 yang salah satunya mencantumkan penarikan tanah bengkok untuk jatah perangkat desa.

PLH Bupati Sragen, Tatag Prabawanto. Foto/Wardoyo

Wacana penarikan tanah bengkok atau eks bondo desa untuk dilelangkan desa dan nantinya dibayarkan dalam bentuk uang bulanan itu dinilai melanggar aturan dan sangat merugikan perangkat desa.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua