JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Tolak Penarikan Jatah Bengkok, Puluhan Perangkat Desa di Tanon Sragen Demo Tuntut Perbup 76 Dibatalkan. Dinilai Merugikan Rp 3,5 Miliar

Puluhan perangkat desa di Tanon saat berdemo di kantor kecamatan Tanon, Jumat (3/12/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam paguyuban perangkat desa (Praja) Kecamatan Tanon menggelar aksi demo damai di depan kantor kecamatan setempat, Jumat (3/12/2021).

Mereka menuntut Pemkab membatalkan peraturan bupati (Perbup) Nomor 76 tahun 2017 yang salah satunya mencantumkan penarikan tanah bengkok untuk jatah perangkat desa.

Wacana penarikan tanah bengkok atau eks bondo desa untuk dilelangkan desa dan nantinya dibayarkan dalam bentuk uang bulanan itu dinilai melanggar aturan dan sangat merugikan perangkat desa.

Aksi itu dipimpin Ketua Praja Kecamatan Tanon yang juga Sekdes Kalikobok, Agus Salim. Hadir pula Ketua Praja Kabupaten Sragen, Sumanto yang turut memberikan orasi dan paparan.

Baca Juga :  Sambut Hari Jadi, Pemkab Sragen Berlakukan Pemutihan Denda Tunggakan PBB. Buruan Waktu Terbatas!

Dalam tuntutannya, para perangkat desa itu menolak tegas aturan penarikan tanah bengkok di Perbup 76/2017. Mereka menilai aturan itu tidak relevan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP 47 tahun 2015 serta melanggar ekonomi desa.

Ketua Praja Kecamatan Tanon, Agus Salim mengatakan lelangan tanah bengkok juga berpotensi merugikan kepala desa, perangkat desa dan pemerintah desa.

Ketua Praja Sragen, Sumanto dan Ketua Praja Kecamatan Tanon, Agus Salim saat menyampaikan orasi. Foto/Wardoyo

Sebab selama ini, tanah kas desa sudah turun temurun sebelum merdeka menjadi bondo desa. Kemudian dalam SK pengangkatan, sudah tertulis jatah bengkok menunjuk lokasi dan luas sehingga itu melekat pada kepala desa dan Perangkat desa sampai yang bersangkutan berhenti sesuai PP nomor 11 tahun 2009.

Baca Juga :  Semarakkan HUT Sragen, 40 Pelari Adu Cepat Sampai Gunung Kemukus. Dari yang Usia 12 Tahun Sampai Kepala Tujuh

“SK kepala desa dan perangkat desa sudah mencantumkan tanah bengkok melekat menjadi tunjangan. Bila diuangkan gaji maka hasilnya tentu akan lebih kecil daripada tunjangan. Ini akan sangat merugikan perangkat desa,” paparnya kepada Joglosemarnewa.com, Jumat (3/12/2021).

Merugikan Rp 3,5 Miliar 

Agus menerangkan dalam PP nomor 7 tahun 2015 telah tertuang bengkok tidak termasuk dalam APBDes.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua