JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Warga Tanon Nekat Laporkan Seleksi Perdes Sragen ke Gubernur. Desak Bentuk Tim Bongkar Kejanggalan Nilai Ujian CAT LPPM dan Sertifikat Pemenang!

Anggota DPRD Sragen, Fathurrohman (berdiri) saat memantau pelaksanaan ujian mutasi Perdes di LPPM UMS Solo, Kamis (30/9/2021). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Seorang tokoh asal Tanon, Sragen, Dawam nekat mengadu ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ia mengadukan pelaksanaan seleksi penjaringan penyaringan perangkat desa (Perdes) di Sragen yang banyak menuai protes karena terindikasi banyak kejanggalan dan permainan.

Selain itu, ia mendesak agar Gubernur membentuk tim untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam seleksi Perdes di Sragen.

“Saya akan menghadap ke Gubernur. Kami minta ada tim untuk mengusut seleksi Perdes di Sragen. Karena saya banyak menerima aduan dari beberapa desa perihal pelaksanaan seleksi Perdes yang dinilai tidak obyektif dan sarat kejanggalan. Terutama dalam pelaksanaan ujian dan penilaian yang terkesan ada ketidakadilan,” paparnya kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).

Dawam menguraikan aduan yang diterimanya di beberapa desa di antaranya penilaian prestasi dan dedikasi yang terkesan tidak transparan.

Ada panitia di beberapa desa yang tidak transparan dalam memberikan penilaian sertifikat peserta.

Baca Juga :  Innalillahi, Kades Jambeyan Slamet Prabowo Meninggal Dunia. Ditemukan Dalam Kondisi Tidur Sedekap di Kamarnya

Kemudian sertifikat kursus ada yang hanya dilihat secara fisik dan legalitasnya tanpa ada verifikasi apakah kantor lembaganya masih ada atau peserta benar-benar mengikuti kursus atau tidak.

“Seperti di Desa Padas, ada sertifikat yang harusnya tidak masuk penilaian, ikut dinilai. Setelah diprotes akhirnya dicek ternyata ada 2 sertifikat yang tidak masuk penilaian. Di desa lain juga ada aduan serupa,” urainya.

Menurutnya harusnya panitia penjaringan dan penyaringan Perdes betul-betul mencermati dan memahami peraturan terkait nilai dedikasi dan prestasi.

Jika ada keraguan terkait sertifikat peserta, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak berwenang baik dinas terkait atau Bagian Pemdes.

“Mana yang bisa dinilai dan mana yang tidak itu harus tahu. Jangan hanya asal menilai, kalau masih ragu, harusnya dikonsultasikan dulu apakah sesuai aturan atau tidak. Karena itu menyangkut nasib seseorang,” urainya.

Lantas, pelaksanaan ujian dari LPPM juga banyak diadukan. Dawam mengaku di beberapa desa yang menggandeng LPPM salah satu universitas swasta di Solo banyak disorot nilai ujian tertulis yang dianggap mencurigakan.

Baca Juga :  Wow Usia Sudah 70 Tahun, Bambang Masih Mampu Berlari dari Titik Nol Sampai Gunung Kemukus Sragen. Penasaran Apa Jamunya?

Sebab skor hampir semua calon terpilih di desa yang menggandeng LPPM itu hampir seragam dan sangat fantastis di atas 90 semua.

Padahal sebagian besar calon terpilih hanya berijazah SMA. Sedangkan peserta lain yang berijazah sarjana bahkan S2, justru mendapat nilai terpaut jauh di bawah mereka.

“Bukan kami meragukan kemampuan peserta dengan ijazah SMA, tapi dengan tingkat kesulitan CAT yang mirip CPNS, rasanya agak mustahil bisa dapat skor di atas 90. Apalagi hampir semua calon yang jadi di LPPM itu nilainya di atas 90 semua. Makanya kalau ada tim, harapan kami bisa diusut semua proses ujiannya sampai hasilnya,” tukasnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua