JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Banyak Picu Masalah, Bupati Sragen Putuskan Seleksi Perangkat Desa Tak Boleh Lagi Pakai Universitas Swasta. LPPM Harus Universitas Negeri, Ini Daftarnya!

"Ke depan yang kita tunjuk dari universitas negeri saja. Silakan bisa pilih dari UNS, UGM, Undip, Unsoed atau Unnes," Bupati Sragen

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen dan forum komunikasi kepala desa (FKKD) akhirnya sepakat memutuskan untuk menghapus universitas swasta dari daftar pihak ketiga yang bisa digandeng untuk pelaksana ujian kompetensi seleksi perangkat desa.

Banyaknya persoalan yang mengiringi pelaksanaan mutasi maupun pengisian Perdes dengan pihak ketiga Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) universitas swasta selama ini, diduga menjadi alasan Pemkab dan Kades-kades memutuskan tidak lagi akan menggandeng universitas swasta.

“Ada revisi terkait pihak ketiga yang digandeng. Ke depan yang kita tunjuk dari universitas negeri saja. Silakan bisa pilih dari UNS, UGM, Undip, Unsoed atau Unnes,” papar Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat memberikan pengarahan dalam pengukuhan pengurus FKKD Sragen di Gedung Kartini, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga :  Kumpulkan Semua Wartawan, Dandim Baru Sragen Tekankan Sinergitas dan Kondusivitas Wilayah

Bupati menguraikan berdasarkan usulan dari Kades melalui FKKD dan hasil evaluasi, sudah disepakati bahwa pihak ketiga yang digandeng untuk pengisian atau mutasi Perdes nantinya harus berstatus negeri.

Pihak desa atau panitia desa dipersilakan untuk memilih sendiri LPPM universitas negeri mana yang akan digandeng.

“Silakan pilih sendiri, mana yang akan dipilih,” tandasnya.

Bahkan, Bupati sangat berharap saat mengajukan izin menggelar mutasi atau pengisian ke dirinya, pihak panitia desa sudah mencantumkan sekalian pihak ketiga atau LPPM yang akan digandeng.

Ketua FKKD Sragen, Siswanto membenarkan bahwa ada kebijakan baru soal pengisian maupun proses mutasi perangkat desa.

Baca Juga :  Kisruh Seleksi Perdes Bener, Nilai Peserta Ranking I Dirubah, Peserta Ranking 2 Mengadu ke Bupati. Sebut Perubahan Tidak Sah!

Yakni soal pihak ketiga atau LPPM universitas yang digandeng sebagai penyelenggara nantinya harus dari perguruan tinggi negeri.

“Bupati memang menghendaki perguruan tinggi nantinya harus negeri. Silahkan tidak hanya UGM saja, tapi yang penting perguruan tinggi negeri dan yang sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah,” tandasnya.

Ia menegaskan sudah dibahas pula bahwa nantinya universitas swasta masih boleh bekerjasama atau melakukan MoU dengan desa.

Tapi tidak untuk urusan uji kompetensi pada proses mutasi atau pengisian perangkat desa.

Soal alasan penghentian LPPM swasta dari daftar pihak ketiga untuk pengisian Perdes apakah terkait banyaknya persoalan dan indikasi ketidakberesan, Siswanto enggan mengomentari.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua