JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kasus Penyerobotan Aset Negara, 2 Warga Jenar Sragen Terancam Terseret ke Jalur Hukum. Siap-Siap Saja!

Tim BPN Sragen saat mengecek lokasi lahan milik KUD Widodo di Desa Dawung, Jenar, Sragen yang ketahuan diam-diam diserobot dan dialihkan jadi hak milik pribadi 2 warga sebelahnya. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dua warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen bisa terseret ke ranah hukum jika nekat untuk menduduki lahan milik koperasi unit desa (KUD) Widodo Jenar Sragen.

Pasalnya, lahan tersebut merupakan aset negara. Ancaman jalur hukum itu bakal diterapkan jika kedua warga itu masih bersikukuh tidak mau menyelesaikan secara mediasi kekeluargaan.

“Itu kan tanah milik KUD itu aset negara. Jadi kalau orang lain menguasai begitu saja ya nggak bisa. Kecuali dengan kerelaan KUD-nya itu. Maka dari itu, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kalau tidak bisa ya terpaksa nanti pakai litigasi ke proses hukum dan pengadilan,” papar Kepala Kantor ATR/BPN Sragen, Arief Syaifullah kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , dua hari lalu.

Arief menguraikan memang sudah ada permohonan proses mediasi dari pihak perwakilan KUD ke BPN. Proses mediasi sudah beberapa kali digelar.

Baca Juga :  Sempat Syok, Keluarga Masih Berharap Aipda Joko Mudo Bisa Ditemukan dengan Selamat!

Namun belum ada titik temu. Lebih lanjut, ia menilai kasus satu lahan bisa terbit 3 sertifikat atas nama kepemilikan yang berbeda itu jelas tidak logis.

Menurutnya hal itu penyebabnya banyak. Ia menyarankan pihak KUD segera memperpanjang HGB atau hak guna bangunan (HGB) gudang di lahan tersebut jika memang masa kontrak bangunan sudah habis.

“Kalau diperpanjang ya segera di perpanjang, karena itu hak mereka. Jadi kalau ada orang lain menguasai begitu saja nggak bisa, kecuali dengan kerelaan KUD-nya itu,” jelasnya.

Ia meminta agar pihak KUD segera memperpanjang HGB untuk memperkuat kepemilikan.

Masyarakat juga diingatkan tidak sembarangan menguasai karena melihat seolah-olah HGB habis bisa dikuasai begitu saja. Sebab secara kepemilikan, aset lahan dan gudang itu masih milik KUD dan masuk aset negara.

“Itu masih miliknya KUD dan aset negara. Bahayanya di situ kalau ada yang mohon nggak terdeteksi karena sistem kita belum bagus ya. Kalau melihat posisinya, masih bisa dimediasi. Tetap kami upayakan mediasi diselesaikan baik baik. Kalau nggak bisa ya nanti pakai litigasi pengadilan,” tandasnya.

Baca Juga :  Sekda Jateng: Ada BPJS, Masyarakat Dikit-Dikit Berobat!

Diam-diam Beralih Hak

Sebelumnya, kasus dugaan mafia tanah bermodus penyerobotan aset negara itu mencuat beberapa waktu lalu.

Tanah milik Koperasi Unit Desa (KUD) Widodo di Dukuh Nadri, Desa Dawung, Jenar, dilaporkan diduga diam-diam disertifikatkan atas nama pribadi oleh dua orang warga di sekitarnya.

Padahal, tanah itu sudah dibeli secara sah oleh pihak KUD pada tahun 1984 dengan dana dari pemerintah pusat.

Kasus penyerobotan tanah itu terungkap setelah digelar mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen kemarin.

Informasi yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM , tanah yang di dalamnya berdiri gudang KUD itu seluas 607 meter persegi.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com