JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Temui Bu Guru Suwarti di Sragen, Anggota DPRD Jateng Ungkap Banyak Kejanggalan. Desak Ombudsman Nasional dan KASN Segera Turun Tangan!

Anggota DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro (kanan) saat mengecek berkas-berkas kepegawaian Suwarti, pensiunan guru SD yang viral usai diminta mengembalikan gaji dan tak dapat pensiunan di kediaman Suwarti di Blimbing, Sambirejo, Sragen, Minggu (12/6/2022) petang. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mendesak lembaga Ombudsman dan Komisi ASN (KASN) segera turun tangan terkait kasus pensiunan guru SD, Bu Suwarti (60) di Sambirejo yang diminta mengembalikan 2 tahun gaji dan tak dapat pensiunan.

Desakan itu disampaikan usai menyambangi Bu Suwarti di kediamannya di Blimbing, Sambirejo, Minggu (12/6/2022) petang.

Legislator asal Dapil Sragen, Karanganyar, Wonogiri itu mengaku mencium sejumlah kejanggalan dan keanehan dari kasus Bu Suwarti yang sempat viral dan jadi sorotan nasional itu.

Indikasi kejanggalan itu terungkap setelah dirinya mengecek data-data dan berkas kepegawaian milik Bu Suwarti serta kronologi secara runut dari yang bersangkutan.

“Setelah kami cek data-datanya dan tadi diskusi runut sekali dengan Bu Suwarti, ada banyak hal kejanggalan dari kasus ini. Karena ternyata bukti-bukti data dan berkas beliau sejak awal memang diangkat PNS sebagai guru dan mengajar sebagai guru. Bukan tenaga administrasi atau tenaga kependidikan,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM Minggu (12/6/2022).

Baca Juga :  Peringatan HKP, Pemkab Sragen Warning PNS Tak Coba-Coba Terlibat Radikalisme dan Gerakan Ekstrim. Ingat Sanksinya!

Sriyanto menyampaikan fakta itu diperkuat dengan data-data pendukung yang dimiliki Bu Suwarti. Di antaranya SK pengangkatan PNS oleh Bupati tertera jelas bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai guru di SDN Jetis 2.

Data pendukung lainnya, Bu Suwarti juga mengantongi sertifikat pendidik dan mendapat tunjangan sertifikasi guru.

Lantas yang bersangkutan juga tercatat sebagai anggota organisasi PGRI yang notabene merupakan wadah dari profesi guru. Di dalam daftar gaji, juga jelas tertera dalam kelompok guru.

“Yang lebih aneh lagi adalah dulu proses mau ngurus proses persiapan pensiun di usia 59 tahun juga tidak ada penolakan dari BKPSDM atau dinas. Makanya menurut saya, ini ada hal yang aneh,” urainya.

Baca Juga :  Pensiun dari Pejabat, Giyadi Langsung Siap Jadi Jurkam Pilkada Sragen. Ini Calon yang Bakal Didukung!

Indikasi Mal Administrasi

Atas dasar itulah, Sriyanto akan mendorong dan meminta Komisi ASN dan Ombudsman Nasional segera turun tangan menangani persoalan ini.

Kedua lembaga itu diharapkan bisa mengusut dan mempelajari kasus itu secara detail.

Sehingga jika nantinya jika terbukti ada mal administrasi, kelalaian atau kesengajaan teledor dalam memproses berkas Bu Suwarti, maka oknum atau pihak instansi yang terkait bisa diberikan sanksi.

Langkah itu juga untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Sebab tidak menutup kemungkinan, kasus serupa menimpa guru lain seperti Bu Suwarti.

“Yang kami khawatirkan mungkin ini ada mal administrasi. Jangan-jangan ada kasus lain selain Bu Suwarti ini. Makanya kami minta Ombudsman dan KASN segera turun. Apalagi dua lembaga itu beberapa waktu lalu sudah kerjasama untuk menghindari mal administrasi,” tandasnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com