JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Viral Kasus Bu Guru Suwarti, DPRD Sragen Sebut BKN Hanya Cari Alibi Pembenaran. “Kalau Berkas Salah Kenapa 7 Tahun Dibiarkan Tidak Dibetulkan?”

Suwarti, guru agama SD asal Sambirejo Sragen yang baru saja pensiun dari PNS namun diminta mengembalikan gaji Rp 160 juta saat menunjukkan ijazah sarjana pendidikan agama Islam dan sertifikat pendidik yang ia miliki. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebut pensiunan guru agama SD, Suwarti (60) asal Sragen yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendapat pensiun dan harus mengembalikan gaji Rp 93 juta, menuai respon dari anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto.

Bambang menyebut pernyataan itu tak ubahnya hanya alibi untuk mencari pembenaran saja.

Sebab kebijakan BKN yang menyatakan Bu Suwarti tidak masuk guru jabatan fungsional yang berhak mendapat pensiun, sudah melukai perjuangan dan pengabdian Suwarti.

“Nggak usah bikin alibi seolah-olah BKN benar dengan menimpakan kesalahan itu ada di Bu Suwarti. Karena faktanya Bu Warti sudah benar-benar bekerja sesuai SK-nya yang diangkat PNS sebagai guru dan sudah mengajar 35 tahun,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (11/6/2022).

Legislator asal Gondang yang sejak awal mendampingi kasus Bu Suwarti itu menguraikan kecuali jika SK Bu Suwarti sebagai tenaga pendidik, maka yang bersangkutan baru bisa pensiun usia 58 tahun, bukan 60 tahun.

Akan tetapi, faktanya, Suwarti diangkat PNS tahun 2014 dengan SK guru dan selama 35 tahun bekerja mengajar agama Islam di SDN Jetis 2 Sambirejo.

Sehingga secara tugas dan administrasi, Bu Suwarti sudah menjalankan sesuai aturan. Karenanya Bambang menilai sudah sewajarnya jika yang bersangkutan mendapat haknya sesuai aturan pula yakni pensiun 60 tahun dan hak tunjangan pensiun.

Baca Juga :  Ini Daftar 8 Pejabat yang Akan Bersaing Jadi Sekda Sragen. Satu Nama Disebut Kandidat Terkuat !

“Jadi Bu Suwarti ini nggak melanggar,” urainya.

Lantas, ia menyebut tugas mengajar itu sudah dijalani sampai 60 tahun. Jika kemudian di akhir pengabdian, ada berkas yang dianggap tidak terpenuhi atau salah, mengapa BKPSDM dan BKN sebagai instansi yang bertugas mengurusi, tidak melakukan pembetulan.

Bahkan pada saat mengurus kenaikan pangkat, juga tidak dilakukan pembetulan.

Karenanya ia lebih menilai apa yang menimpa Suwarti adalah keteledoran dinas serta BKN sehingga berakibat fatal mengorbankan hak Bu Suwarti.

“Kalau ada berkas yang salah mengapa dalam kurun waktu 7 tahun tidak pernah dilakukan pembetulan. Bahkan pada saat naik pangkat juga k dibetulkan. Kalau kemudian itu ditimpakan sampai menghilangkan hak Bu Warti, kan kasihan,” jelasnya.

Bambang menyebut jika BKN menyebut Suwarti tidak berhak mendapat pensiun, maka hal itu juga amat menyakitkan. Sebab yang bersangkutan dinilai sudah memberi andil begitu besar dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Sudah berapa ribu orang dididik beliau selama 35 tahun 7 bulan dalam pengabdiannya tanpa bayar. Ikut mencerdaskan dan membangun akhlak anak bangsa. Kalau kemudian dianggap tidak memenuhi syarat menerima pensiun, betapa tidak adilnya untuk Bu Warti,” tegasnya.

Baca Juga :  Gaungkan Desa Wisata Batik, Kades Kliwonan Rela Rogoh Kocek Jutaan untuk Hadiah Tingkat RT

Bambang juga mengkritisi pernyataan pejabat BKN Regional I Jogja yang menyebut pengangkatan Suwarti sebagai PNS adalah sebuah penghargaan atas status Suwarti yang sebelumnya honorer.

Menurutnya hal itu juga pernyataan untuk meredam dan mencari pembenaran semata.

“Pengangkatan menjadi PNS itu sudah menjadi haknya. Karena tidak bu Suwarti saja yang diangkat. Bahkan puluhan ribu di negeri ini yang diangkat seperti Bu Suwarti. Enak saja bilang itu penghargaan,” urainya.

Seingatnya, di Sragen ada 2000an tenaga honorer yang kemudian ada 700an yang diangkat CPNS. Setelah diverifikasi tinggal 500an yang lolos.

Dari 500an yang lolos itu, salah satunya adalah Bu Suwarti. Bahkan sebenarnya Suwarti masuk kategori K1 yang diangkat lebih dulu.

Dianggap Tidak Memenuhi Syarat 

Sebelumnya, Humas Kanreg I BKN Yogyakarta, Ridlowi, Rabu (8/6/2022) kepada wartawan mengatakan Suwarti terdata sebagai guru tetapi bukan jabatan fungsional atau JFT guru.

Hal itu terjadi karena adanya miskonsepsi mengenai peraturan Batas Usia Pensiun (BUP).

“Di data aplikasi beliau ini tertulis sebagai guru, walaupun itu pelaksana guru atau jabatan pelaksana karena belum bisa diangkat ke jabatan fungsional yang aturan pensiunnya 60 tahun,” kata Ridlowi saat ditemui di Kanreg I BKN Yogyakarta.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com